SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Tenaga ahli Kementerian Pertanian RI Mudjid Burohman, melakukan kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jumat (23/5).
Dia mengevaluasi sekaligus memonitor langsung progres pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas nasional di tingkat desa dan kelurahan.
Pihaknya mendorong agar pembentukan koperasi ini harus dipercepat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto
”Kami dari Kementerian Pertanian ingin melihat langsung perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih di daerah, termasuk di Kotim. Ini sebagai bagian dari evaluasi dan monitoring agar target bisa tercapai sebelum tenggat waktu,” ujar Mudjid saat berdiskusi dengan perwakilan DPRD dan dinas teknis Pemkab Kotim.
Mudjid mendorong agar pemerintah daerah menggenjot pembentukan koperasi itu, karena tujuannya untuk kepentingan ekonomi di daerah hingga dinasional.
Kunjungan tersebut didampingi Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah. Dia menuturkan, kedatangan tenaga ahli Kementan ke Kotim memang mendadak, sehingga belum sempat dijadwalkan bertemu dengan Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekda. Namun, DPRD Kotim tetap berhasil mempertemukan rombongan dengan dinas-dinas terkait.
”Alhamdulillah, meski kunjungan mendadak, kita bisa fasilitasi pertemuan dengan dinas yang bersangkutan untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih. Kita berharap pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan perkembangan program ini di Kotim,” ujarnya.
Menurut Juliansyah, Kotim menargetkan membentuk 185 Koperasi Merah Putih hingga 31 Mei 2025. Dari jumlah tersebut, 66 koperasi telah terbentuk.
”Ini harus masih dikebut lagi karena progress kita belum sampai 50 persen, sedangkan capaian per akhir mei ini harus maksimal,” kata Juliansyah yang juga Ketua DPC Gerindra Kotim tersebut.
Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kotim Taufik Nurdin mendukung penuh arahan Kementerian Pertanian.
Pihaknya siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak agar target pembentukan koperasi dapat tercapai di 168 desa dan 17 kelurahan.
”Kami sangat mendukung. Kami juga terus bergotong royong bersama stakeholder lainnya sesuai arahan dari staf ahli Kementan dan DPRD Kotim. Insya Allah semua akan tuntas sampai 31 Mei,” jelasnya.
Sementara itu, Penjabat Pengawas Koperasi Elina menjelaskan, syarat mutlak pembentukan Koperasi Merah Putih mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 9 Tahun 2025. Di dalamnya diatur bahwa pengurus koperasi berasal dari unsur masyarakat, sementara pengawasnya dijabat oleh kepala desa.
”Untuk pengawasan lebih lanjut, tim satgas juga akan dibentuk dan disahkan melalui SK Bupati,” kata Elina.
Selain Kotim, Pemkab Lamandau juga tengah mempersiapkan pembentukan koperasi tersebut. Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra saat mengikuti rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kalteng meyakini koperasi itu akan berdampak positif bagi pembangunan di desa.
”Kami menyambut dengan antusias serta mendukung sepenuhnya pembentukan Koperasi Merah Putih. Kami yakin akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian desa dan kelurahan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujar Rizky.
Rizky menekankan pentingnya peran koperasi sebagai pilar perekonomian desa, khususnya di Lamandau yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
”Dengan adanya koperasi ini, diharapkan dapat menampung dan mengelola hasil pertanian, perkebunan, dan usaha kecil menengah (UKM), sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal," katanya.
Rakor yang dihadiri oleh para kepala desa, camat, dan pejabat terkait dari seluruh Kalimantan Tengah ini, juga membahas berbagai tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rizky turut menyampaikan beberapa strategi dan inovasi yang telah diterapkan di Lamandau dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa. Ia juga berbagi pengalaman dan best practice dalam pengelolaan dana desa, sekaligus menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun desa yang maju dan sejahtera.
”Peluncuran Koperasi Merah Putih sendiri diharapkan dapat menjadi solusi bagi peningkatan ekonomi desa melalui penguatan usaha bersama. Dengan sistem koperasi, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa," tuturnya.
Dialog yang berlangsung setelah peluncuran Koperasi Merah Putih difokuskan pada strategi pengembangan dan pengelolaan koperasi yang efektif dan berkelanjutan.
Gubernur Kalteng juga menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih nantinya akan berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa. Selain itu, koperasi ini juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan adat. Hal ini sejalan dengan mandat Kalimantan Tengah sebagai Pusat Konservasi Internasional.
Pada kesempatan tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dibentuk pemerintah daerah atau pemerintah kota/kelurahan.
”Sesuai instruksi Bapak Presiden, di Kopdeskel Merah Putih harus ada gudang yang dibangun. Jika tidak memungkinkan untuk membangun yang baru, bisa memakai bangunan koperasi yang sudah ada," ucapnya.
Dia juga berharap, di koperasi itu nantinya tersedia sembako yang bisa diperoleh dari Bulog. ”Selain itu, harus ada pula pangkalan gas melon serta gudang untuk pupuk, sehingga bisa berfungsi sebagai agen pupuk," tambahnya. (ang/mex/ign)
Editor : Slamet Harmoko