Syamsudin Danuri• Selasa, 19 November 2024 | 13:06 WIB
ilustrasi:PPPK/Jawa Pos Radar Bromo
Prioritaskan Isi Tenaga Teknis Instansi
PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi administrasi untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.
Proses ini akan berlangsung pada 17 November - 30 November 2024, dengan target memenuhi kebutuhan tenaga teknis di organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BKPSDM Kobar Aida Lailawati mengatakan, penerimaan PPPK tahap kedua dirancang untuk mengisi kekosongan tenaga teknis yang selama ini menjadi kendala operasional dibanyak OPD.
Yang paling banyak diajukan adalah tenaga teknis dari berbagai OPD. Seleksi administrasi dimulai bulan ini, sedangkan tes akan dilaksanakan pada 2025," ujar Aida.
Lebih lanjut Aida mengungkapkan, setelah tahap kedua selesai, pemerintah akan membuka peluang untuk penerimaan PPPK bagi formasi umum pada 2025.
”Kami berharap agar setiap OPD menyampaikan kebutuhan mereka dengan jelas. Jangan sampai teriak-teriak kurang SDM, tapi tidak mengajukan kebutuhan secara resmi ke BKPSDM," tegasnya.
Menurut Aida, perencanaan kebutuhan SDM di setiap OPD menjadi kunci agar proses rekrutmen PPPK berjalan lancar. Untuk 2025, pihaknya berencana mengakomodasi formasi baru berdasarkan kebutuhan spesifik di setiap OPD, termasuk di bidang farmasi dan teknis lainnya.
BKPSDM menegaskan, proses seleksi PPPK tahap kedua ini akan berlangsung secara ketat dan transparan. Setiap pelamar diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
”Kami mengutamakan integritas dalam proses ini. Semua dokumen akan diverifikasi dengan cermat, dan hanya yang memenuhi syarat yang bisa melanjutkan ke tahap tes," tegas Aida.
Tes seleksi dijadwalkan pada awal 2025 dengan sistem berbasis komputer untuk menjamin akurasi dan objektivitas hasil. Aida berharap proses rekrutmen ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan kekurangan tenaga kerja di banyak OPD di Kobar.
Dia juga menekankan pentingnya kerja sama dari seluruh OPD dalam menyampaikan kebutuhan SDM yang akurat dan relevan. ”Kami ingin memastikan bahwa formasi yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jangan sampai ada pengajuan yang tidak terencana, karena itu bisa memengaruhi efektivitas pelayanan publik," katanya.
Meski optimistis, Aida mengakui tantangan masih ada. Terutama terkait pemenuhan formasi di bidang-bidang khusus seperti farmasi.
”Kami melihat formasi, farmasi dan teknis lainnya masih menjadi prioritas untuk 2025. Namun, semuanya akan disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan yang diajukan OPD," katanya.
Pemkab Kobar sebelumnya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perencanaan SDM yang matang dan program rekrutmen yang adil. Dengan dibukanya penerimaan PPPK tahap kedua, diharapkan kebutuhan tenaga teknis di berbagai OPD dapat terpenuhi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
Bagi para pelamar yang ingin mengikuti seleksi ini, informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi BKPSDM Kobar atau dengan mengunjungi langsung kantor BKPSDM setempat. (sam/ign)
