SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Desa Tumbang Tilap, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng dituding tidak terbuka dengan anggaran desa yang dikelolanya.
Hal ini mengingat pembangunan di desa itu selama ini tidak pernah ada kelihatan realisasinya.
Sejumlah warga dari Desa Tumbang Tilap mendatangi Radar Sampit guna menjelaskan kondisi desa mereka saat ini yang jauh di pelosok tersebut.
”Kami prihatin dan harus menyampaikan kondisi di desa kami, Tumbang Tilap. Selama ini pembangunan di desa kami ini tidak jelas,” kata Juli, salah satu warga Desa Tumbang Tilap.
Juli menegaskan, dirinya hanya ingin mengoreksi pemerintahan desa tersebut, sehingga menjadi bahan perbaikan untuk masa pemerintahan yang masih tersisa 2 tahun lagi.
Keluhan mereka di antaranya, berkaitan dengan BUMDes yang dianggap nihil tidak ada pertanggungjawaban yang jelas mengenai pengelolaan dan anggaran. BUMDes ini digunakan untuk pembelian pikap dan tanah.
Selain itu, lanjutan pembangunan Balai Basarah untuk umat Hindu Kaharingan juga tidak jelas kelanjutannya, padahal tanahnya sudah dibeli. ”Tiang-tiangnya pun sudah tidak ada lagi padahal sudah terpasang sebelumnya,” kata dia.
Selain itu, lanjutnya, juga program air bersih yang janjinya akan dialirkan ke setiap rumah juga tidak terlaksana. ”Belum ada, bahkan tower airnya pun tidak ada,” kata dia.
Selain itu, mereka juga diminta mengumpulkan uang dan terkumpul sekitar Rp9 juta. ”Setelah itu terungkap ada dana latrit untuk desa, tapi tanah itu tidak ada. Yang ada sumbangan CSR dari pihak perusahaan,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini mengundang keprihatinan dengan aparatur pemerintah desa saat ini. Dia berharap pemerintah daerah sebagai pembina hingga inspektorat setempat bisa melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dana desa yang dianggap tidak sesuai harapan.
Adapun Kepala Desa Tumbang Tilap Murjani belum merespons pesan konfirmasi dari Radar Sampit mengenai tudingan warganya yang mengadukan masalah tersebut. (ang/ign)
Editor : Slamet Harmoko