Radarsampit.JawaPos.com - Kelangkaan elpiji 3 kilogram atau yang kerap disebut gas melon, beberapa kali terjadi di Kota Samarinda. Sehingga perlu ada langkah tegas, untuk mengatur sasarannya agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Kini Pemkot Samarinda sudah melauching kartu yang digunakan khusus bagi para pembeli yang berhak menerima gas melon, dengan wilayah percontohan di Kelurahan Bukit Pinang. Namun Pertamina selaku penyalur gas elpiji juga tetap diminta, untuk mengontrol pendistribuan ke setiap pangkalan.
Sales Brand Manager Pertamina Samarinda Ahad Jabbar mengakui saat ini memang sangat mendukung penerapan kartu tepat sasaran yang baru saja dilaunching Pemkot Samarinda. Sehingga penyebaran gas elpiji 3 kilogram bisa terdata dan tepat sasaran, khususnya di Kelurahan Bukit Pinang.
Sehingga dengan sistem baru ini, diharapkan kelangkaan yang kerap terjadi terutama menjelang hari raya, dapat diatasi secara efektif. Ia pun menjamin, pihaknya juga akan melakukan penyesuaian distribusi berdasarkan data penerima gas subsidi yang diberikan Pemkot Samarinda. “Kami telah menetapkan bersama Pemkot Samarinda dengan kuota sebesar 29 ribu kilogram untuk elpiji 3 kg hingga tahun 2024,” ujarnya.
Untuk itu ke depannya, pendistribusian gas bersubsidi ini akan lebih tertata dan lebih tepat sasaran, disesuaikan dengan data warga benar-benar mebutuhkan.
Ahad mengakui permasalahan distribusi, seperti ketidakpastian jadwal pengiriman gas dari agen ke pangkalan, akan diperbaiki agar masyarakat tidak lagi harus mengantre lama. Dalam pelaksanaan program ini, masalah harga juga menjadi perhatian utama.
Harga eceran tertinggi (HET) untuk elpiji 3 kg ditetapkan sebesar Rp 18 ribu. Ahad mengingatkan masyarakat untuk membeli langsung dari pangkalan resmi agar tidak dikenakan harga lebih tinggi oleh pengecer. “Kami memasok gas melon dari lima SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) di Kukar dan Samarinda. Kami juga telah berkoordinasi untuk memperbaiki sistem distribusi di SPBE yang ada di Samarinda, mengingat kebutuhan LPG subsidi, baik 3 kg, 5,5 kg, maupun 12 kg, terus meningkat di kota ini,” tambahnya.
Di satu sisi, saat ini Pertamina juga telah menyiapkan aplikasi berbasis digital yang memungkinkan masyarakat membeli elpiji 3 kg dengan lebih mudah.
Semua pangkalan yang terlibat diwajibkan menjual sesuai dengan data NIK atau KK yang telah terdaftar. Dengan penetapan ini juga diharapkan tidak sekadar menata ulang distribusi LPG, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pembelian.
"Dengan adanya aplikasi ini, proses pembelian menjadi lebih terkontrol dan transparan, menghindari penyelewengan distribusi dan memastikan gas bersubsidi jatuh pada tangan yang tepat," pungkas Ahad. (hun/prokal)
Editor : Farid Mahliyannor