Oleh: Swary Utami Dewi*
Pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026 ini, tiba-tiba saya teringat aksi Greenpeace Indonesia dan kalimat yang tertera di atasnya: “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Dua kalimat itu terbentang beberapa saat di beton kokoh Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Greenpeace Indonesia memilih cara yang tidak biasa untuk menyampaikan kritik, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, justru dalam kesederhanaan kata-katanya, tersimpan pesan yang sulit diabaikan. Spanduk- spanduk itu memang terbentang cukup singkat, tetapi tindakan berani para pemuda itu mampu menyampaikan pesan menohok yang pasti akan tercatat pada banyak hati dan pikiran orang Indonesia, dan bisa jadi dunia.
Ya, spanduk itu telah berbicara. Ia tidak sekadar menyuarakan kegelisahan para aktivis lingkungan—yang kali ini diwakili dengan cerdasnya oleh Greenpeace Indonesia. Spanduk itu juga mengartikulasikan dengan lugas apa yang sedang dialami puluhan, bahkan bisa jadi ratusan juta rakyat Indonesia. Hidup yang makin terhimpit, tekanan ekonomi yang memang nyata, kerusakan ekologis yang bertubi-tubi. Jelas, beban hidup rakyat jelata bukan dongeng semata. Pertumbuhan ekonomi memang ada, tapi apakah itu sampai ke ”kelas” menengah ke bawah?
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,45% pada paruh pertama tahun ini. Namun, pada saat yang sama, kesenjangan tetap menganga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Gini Ratio Indonesia sebesar 0,368. Indeks ketimpangan ini menjadi alarm keras bahwa kue pertumbuhan ekonomi masih saja dinikmati oleh segelintir kelompok teratas. Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke bawah justru makin kehabisan napas hanya untuk sekadar bertahan hidup.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS per Mei 2026 juga mencatat bahwa justru jumlah pekerja informal-lah yang mendominasi pasar kerja. Jumlahnya sebesar 59,30% dari total penduduk yang bekerja. Angka ini tentu tak sedikit, yakni sekitar 87,88 juta orang. Mereka adalah para pekerja lepas, buruh harian, dan pelaku usaha mikro, yang kesehariannya diintai oleh ketidakpastian hidup.
Di saat yang sama, harga-harga kebutuhan terus melonjak naik akibat inflasi barang pokok. Maka, kombinasi antara pendapatan sektor informal yang minim dan harga kebutuhan pangan yang melambung tinggi karena berbagai hal membuat pertumbuhan 5,45% itu tak lebih dari sekadar deretan angka di atas kertas bagi rakyat menengah ke bawah.
Tidak hanya itu. Krisis iklim yang makin merajalela membuat rakyat yang rentan secara sosial-ekonomi juga menjadi rentan bencana iklim. Krisis iklim bukan lagi ancaman yang jauh di depan mata. Ia hadir dalam banjir yang merendam rumah, kebakaran hutan dan lahan yang menyesakkan dada, cuaca ekstrem yang mengganggu pekerjaan, serta kerusakan lingkungan yang mengancam sumber penghidupan. Dampaknya tidak hanya berhenti pada hilangnya tutupan hutan atau rusaknya ekosistem. Ada keluarga yang kehilangan pendapatan, anak-anak yang terganggu pendidikannya, petani yang menghadapi ketidakpastian panen, nelayan yang makin sulit memastikan penghidupan, dan sebagainya.
Keterkaitan antara kerusakan alam dan isi dompet bukan lagi sekadar teori di atas kertas, melainkan kenyataan pahit yang tersaji sehari-hari di kehidupan rakyat jelata. Tengok saja bagaimana krisis iklim perlahan-lahan mencekik daya beli masyarakat. Berdasarkan laporan Greenpeace bertajuk ”Besok Harga Naik!”, sebanyak 41% responden mengakui bahwa cuaca ekstrem dan gagal panen telah mendongkrak harga pangan ke tingkat yang sulit dijangkau. Akibat lonjakan biaya hidup ini, 57,34% masyarakat terpaksa memangkas pengeluaran non-esensial, sementara 56,79% warga harus memutar otak mencari pekerjaan sampingan demi membuat dapur tetap ngebul.
Dengarlah cerita dari para pekerja rentan, yang menjadi pihak pertama yang babak belur karena himpitan ekonomi. Para nelayan kini lebih sering tertahan di dermaga karena gelombang tinggi dan cuaca yang tak lagi bisa diprediksi. Pendapatan mereka turun drastis justru saat harga beras di pasar sedang tinggi-tingginya. Keadaan serupa menimpa para pengemudi ojek daring di kota-kota besar. Banjir rob dan hujan ekstrem tidak hanya melumpuhkan jalanan dan membatasi orderan, tetapi juga mempercepat kerusakan motor yang menjadi modal utama mereka bertahan hidup. Masih banyak lagi cerita pilu lainnya.
Semua uraian di atas memperlihatkan bahwa persoalan ekologis tidak bisa dipisahkan dari persoalan ekonomi dan keadilan sosial. Mereka yang paling rentan secara ekonomi jelas memiliki kemampuan paling terbatas untuk menghadapi dampak bencana iklim. Di sinilah pesan Greenpeace Indonesia menemukan relevansinya. Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau capaian program. Semua itu perlu dilihat pula dari sudut pandang lain: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih aman, lebih layak, dan lebih sejahtera? Apakah pembangunan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana, atau justru membiarkan mereka menanggung risiko yang makin besar?
Dua tahun pemerintahan tentu belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Jalan pembangunan memang panjang. Namun, panjangnya perjalanan bukan alasan untuk menunda koreksi, apalagi untuk mengabaikan persoalan yang mendesak. Justru pada setiap tahap pembangunan, Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak lagi memperbesar kerentanan ekologis dan sosial ekonomi bagi masyarakat banyak.
Ya, spanduk Greenpeace Indonesia itu memang sudah diturunkan. Spanduk-spanduk itu memang hanya berdiri dalam hitungan menit. Namun, pesannya akan abadi dan menetap dalam ingatan. Pesan-pesan itu juga sangat layak bersanding dengan semangat Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini. Gerakan Pemuda tahun 1928 memberi kita identitas bangsa, sementara para pemuda hari ini berjuang keras untuk menyelamatkan ruang hidup bangsa. Mereka paham bahwa menjaga Indonesia tidak lagi sekadar merawat ingatan sejarah, melainkan juga merawat bumi tempat kita berpijak serta memastikan keadilan sosial bisa terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanah air yang merdeka sejatinya adalah tanah dan air yang memberi makan, melindungi dari bencana, serta menghidupi dengan layak seluruh rakyat Indonesia.***
* Penulis Dayak tinggal di Depok
Editor : Heru Prayitno