RADARSAMPIT.JAWAPOS.COM - Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, jagat media sosial kita kembali menunjukkan kesaktiannya dalam memproduksi rasa cemas. Kali ini, korbannya adalah Sensus Ekonomi.
Entah dari mana bisikan gaib itu bermula, tiba-tiba di akar rumput beredar desas-desus kalau petugas sensus yang datang ke rumah atau ke toko itu sebenarnya adalah "mata-mata" yang mau narik atau menaikkan pajak.
Sebuah ketakutan yang sebetulnya sangat manusiawi bagi warga negara yang isi dompetnya sering kali tidak sejalan dengan laju inflasi.
Melihat kepanikan yang unyu ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya merasa perlu turun tangan untuk meluruskan salah paham yang telanjur meluber ke mana-mana.
Kepala BPS Kotim, Pak Eddy Surahman, sampai harus menegaskan berkali-kali—mungkin sambil mengelus dada—bahwa informasi yang beredar di medsos itu murni hoaks.
Sensus Ekonomi ini urusannya murni untuk data pembangunan, bukan urusan setor-menyetor duit ke kas negara.
“Kami tegaskan sekali lagi bahwa pendataan Sensus Ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak ataupun upaya menaikkan pajak. Informasi yang beredar itu tidak benar,” kata Pak Eddy, Sabtu (11/7).
Bayangkan, hajatan besar sepuluh tahun sekali ini diadakan bukan untuk mengintip seberapa kaya toko kelontong Anda lalu dilaporkan ke kantor pajak.
Sensus Ekonomi ini ibarat pemerintah lagi pengin medical check-up buat melihat kesehatan ekonomi daerah. Biar tahu sektor mana yang lagi loyo, mana yang lagi moncer, dan bantuan atau kebijakan apa yang paling pas biar pembangunan gak salah sasaran.
Gak lucu kan, kalau pemerintah bikin program bantuan industri modern, padahal daerahnya justru butuh suntikan dana buat UMKM keripik pisang.
Pak Eddy juga bercerita, di lapangan memang sempat ada riak-riak kecil penolakan dari sebagian warga. Lucunya, penolakan itu rata-rata ya karena mereka telanjur termakan omongan akun-akun anonim di medsos yang hobinya bikin panik.
Untungnya, petugas BPS dibekali tingkat kesabaran setingkat wali. Lewat pendekatan persuasif yang adem, mereka menjelaskan kalau semua data warga dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang.
Begitu warga tahu ini gak ada hubungannya sama Direktorat Jenderal Pajak, pintu rumah yang tadinya digembok langsung terbuka lebar, lengkap dengan suguhan teh hangat.
Bahkan, demi meningkatkan rasa percaya diri masyarakat, para pejabat pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kotim sudah pasang badan duluan.
Mereka jadi responden pertama yang didata. Jadi, kalau level pejabat saja mau membuka dapurnya untuk didata, kita sebagai rakyat jelata semestinya gak perlu merasa sedang diintai intel.
Kunci sukses dari sensus ini sebetulnya sederhana: kejujuran. Petugas sensus itu butuh data yang jujur, benar, dan lengkap. Kalau Anda untung bilang untung, kalau lagi buntung ya bilang buntung. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan karena gengsi.
Jadi, buat sampeyan yang nanti rumah atau tempat usahanya ketukan pintunya sama petugas Sensus Ekonomi 2026, tolong jangan buru-buru pura-pura pingsan atau mendadak ngaku miskin terstruktur.
Terima mereka dengan baik, jawab pertanyaannya dengan jujur. Percayalah, mereka cuma bawa kuisioner, bukan bawa surat tagihan pajak. (*)