Oleh Dr. Setia Budhi*
Tanah merah di Hulu Barito Kalimantan Tengah tidak hanya mengotori sepatu bot para pekerja yang menggalinya, ia juga turut mewarnai seluruh roda ekonomi global. Di sini, di balik sisa-sisa kanopi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, terhampar samudra batu bara sub-bituminus dan lanskap yang kian sesak oleh semakin meluasnya lahan pohon-pohon monokultur.
Wilayah Indonesia di pulau Kalimantan adalah eksportir utama, sebuah mesin bahan baku yang menyokong kota-kota megapolitan di China, India, hingga Eropa. Namun, berjalan menyusuri desa-desa rumah panggung Huma Betang berarti menyaksikan sebuah kegagalan makroekonomi yang mendalam. Kalimantan telah khatam dalam seni memperkaya dunia, sembari dirinya sendiri tetap terjebak dalam kemiskinan sistemis.
Pada 1993, Richard Auty menulis sebuah buku eksploitasi mineral yang tesisnya dikenang hingga kini yaitu kutukan sumber daya alam. Jebakan klasik dari "Kutukan Sumber Daya Alam" (Resource Curse), yang ditulis dalam narasi riil Dunia Ketiga. Selama berdekade-dekade, pengerukan kekayaan di bumi Kalimantan beroperasi dengan model enklave yang sangat padat modal. Alat-alat berat, kapital raksasa, dan insinyur-insinyur terampil diterbangkan langsung dari Jakarta atau Beijing, menciptakan sebuah ekosistem korporasi yang hidup sepenuhnya terisolasi dari masyarakat lokal. Di manakah masyarakat adat berkumpul?
Hania Rahma dkk (2021) dalam penelitian Fenomena Natural Resource Curse pada Pembangunan Wilayah di Indonesia, menemukan provinsi-provinsi kaya sumber daya alam tambang cenderung menghadapi ancaman kutukan SDA yang lebih tinggi. Menggunakan data 2019, penelitian Hania dkk menyebut Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau, dan Aceh menjadi lima provinsi paling rentan menghadapi fenomena kutukan SDA. Fenomena ini membuat provinsi-provinsi tersebut sulit menciptakan pembangunan berkelanjutan dari kekayaan sumber daya tambangnya. “Kalimantan Timur tidak cukup mampu menciptakan kinerja pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang sebanding dengan nilai kekayaan SDA tambang yang selama ini sudah dieksploitasi dari dalam bumi wilayahnya,” tulis penelitian tersebut.
Komunitas adat Dayak dan petani setempat—yang tanahnya diambil alih di bawah bayang-bayang konsesi izin negara yang buram—ditinggalkan tanpa “kepemilikan saham” dan dengan lapangan kerja yang sangat minim. Mereka hanya menjadi penonton ekonomi, menyaksikan konvoi truk-truk raksasa bergemuruh melewati teras rumah mereka yang belum beraspal, mengangkut pergi fondasi masa depan mereka. Dampaknya tidak hanya diukur dari angka-angka yang hilang dalam neraca keuangan, tetapi juga dari terhambatnya potensi manusia.
Di distrik-distrik pedalaman, di mana kilatan api tambang batu bara menerangi langit malam, sekolah-sekolah negeri justru kekurangan fasilitas sanitasi dasar dan guru yang berkualitas. Pemerintah daerah, yang sempat dibanjiri dana segar dari royalti sumber daya alam, secara konsisten gagal mengubah pendapatan ekstraktif jangka pendek menjadi modal manusia jangka panjang. Ini adalah sebuah bentuk rabun jauh struktural ketika uang-mudah berada di dalam tanah, pemerintah kehilangan insentif untuk berinvestasi pada isi kepala anak-anak yang berjalan di atasnya. Hasilnya adalah jurang generasi yang kian melebar, meninggalkan pemuda setempat tanpa bekal untuk bersaing di luar pasar kerja informal yang serba tidak pasti.
Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap lubang tambang yang ditinggalkan? Masih terdengar suara para pegiat lingkungan bahwa kerusakan ekologis secara efektif telah meruntuhkan jaring pengaman tradisional bagi masyarakat miskin di pedesaan. Mereka yang peduli lingkungan juga mempertanyakan pertanggungjawaban pencemaran aliran sungai-sungai besar akibat limbah tambang di hulu serta rembesan pestisida dari perkebunan sawit yang telah memukul telak sektor perikanan lokal.
Selama berabad-abad, hutan dan sungai menyediakan ketahanan pangan dasar secara cuma-cuma. Namun kini, warga desa harus membeli air minum kemasan dan makanan olahan dari toko-toko ritel modern milik korporasi yang menjamur di sepanjang jalan raya. Dalam ironi logistik modern yang kejam, rusaknya ruang hidup bersama ini memaksa kelompok termiskin untuk menanggung sendiri beban biaya dari krisis iklim global yang sama sekali bukan karena ulah mereka.
Ketika Indonesia bersiap menggeser bobot geopolitiknya menuju Nusantara—ibu kota baru bernilai miliaran dolar berkonsep hijau yang sedang dipahat langsung dari hutan Kalimantan Timur—kontras yang ada menjadi semakin mencolok. Sebuah pusat teknologi hiper-modern sedang dibangun hanya beberapa jam berkendaraan dari pemukiman warga yang masih mengalami pemadaman listrik bergilir setiap hari. Jika anomali sumber daya historis Kalimantan ini ingin diperbaiki, peralihan pusat pemerintahan yang akan datang harus menjadi momentum evaluasi total. Tanpa adanya redistribusi struktural tokoh-tokoh cerdik pandai dari Kalimantan, mandat kepemilikan lokal, serta peralihan agresif menuju perubahan signifikan di tingkat nasional, maka mustahil perubahan itu akan terjadi.
Kini suara-suara mulai nyaring terdengar bahwa tokoh-tokoh Kalimantan terus menerus diberi harapan palsu tiap pergantian rezim. "Kalimantan direduksi menjadi komoditas ‘lumbung pangan’ bagi elit global, di mana statusnya sebagai tanah air tak lebih dari sekadar pemanis di atas kertas korporasi." Tanpa adanya redistribusi struktural, mandat kepemilikan lokal, serta peralihan agresif menuju diversifikasi dan teknologi, Kalimantan akan tetap menjadi apa yang selama ini dilihat oleh para elit global, yakni sebuah lubang tambang raksasa yang mengeruk laba yang kebetulan dihuni oleh jutaan manusia yang menyebutnya sebangsa dan setanah air.
Nun di pedalaman, kawan saya berjuang menembus kampung untuk pendampingan sekolah anak-anak. Lokasi kampung itu sebenarnya tidak jauh dari ibukota, tapi jalan menuju ke sana rusak parah dan berlumpur. Dan menjelang senja, saya menatap jutaan metrik ton batu bara melintas di Sungai Barito diangkut ke muara, lalu ke laut dan kemudian ke negeri lain. Sementara gubuk renta di tepiannya, barangkali sebentar lagi akan roboh bersama penghuninya.[]
Tepian Sungai Barito, 24 Juni 2026
*Antropolog Universitas Lambung Mangkurat
Editor : Heru Prayitno