Oleh: Sabrianoor*
Hampir Sepanjang Bulan Maret 2024, di beberapa daerah Kalimantan Tengah dilanda bencana banjir. Dari data BPBD Kota Palangka Raya, tercatat sedikitnya empat orang meninggal dunia dalam musibah tersebut.
Ancaman perubahan lingkungan yang nyata ini tidak lain salah satunya disebabkan campur tangan manusia, yaitu kerusakan ekosistem di daerah hulu sungai. Pertanyaannya, campur tangan manusia yang mana? Tentu saja yang punya kewenangan di dalamnya.
Dari data Walhi Kalteng menyebutkan, 15,3 juta hektare hutan di Kalteng, 2,1 jutanya telah mengalami deforestasi menjadi lahan perkebunan sawit. Selain itu, ada 1,9 juta hektare lagi yang berpotensi dikonversi lagi jika pengajuan izin-izin yang ada direalisasikan.
Hal ini tentunya berpengaruh terhadap keseimbangan ekologi yang ada. Masyarakat sudah merasakan dampaknya, seperti bencana banjir.
Hutan di sekitar DAS Kahayan, baik di Gunung Mas, Kota Palangka Raya maupun Pulang Pisau, banyak telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Hal ini mengganggu resapan air dan tanah-tanah di sekitarnya, yang terbawa ke sungai sehingga terjadi pendangkalan sungai
Seberapa banyak area hutan yang dikonversi mesti diimbangi dengan reboisasi. Hal ini kebanyakan tidak dilakukan pihak perkebunan kelapa sawit, karena lemahnya pemerintah dalam pengawasan. Pemerintah punya kuasa dalam hal izin, pengawasan, maupun penegakan hukum.
Seperti kita ketahui, pemilihan kepala daerah akan berlangsung beberapa bulan lagi di Kalimantan Tengah. Banyak nama yang sudah mencuat. Kesana-kemari memburu simpati dan lobi-lobi.
Pasar politik tentu saja adalah masyarakat yang minim literasi. Masyarakat kebanyakan relatif fokus pada siapa yang memberikan keuntungan yang bisa dilihat, baik dari infrastruktur maupun ekonomi.
Padahal, ada hal yang sedikit sekali disentuh dalam misi kandidat tersebut pada janji-janji manis politiknya, yaitu isu lingkungan dan pendidikan. Ya, mereka hanya akan memenuhi selera pasar, tentang ekonomi, dan pembangunan fisik jangka pendek, karena ini yang hanya bisa dicapai dalam pemikiran mayoritas masyarakat.
Akhirnya, isu lingkungan terus terabaikan. Padahal, Bumi Tambun Bungai yang kita tahu merupakan salah satu daerah kerawanan iklim, hingga yang terbaru adalah bencana asap dan rumah satwa yang dilindungi.
Seberapa banyak yang peduli? Bahkan, masyarakat sendiri sampaikah pemikirannya tentang izin tambang, perkebunan kelapa sawit, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupannya?
Sampai kapan elite politik yang kita pilih hanya memikirkan perutnya dengan memanfaatkan tingkat literasi warganya yang rendah dalam mendeteksi isu-isu lingkungan?
Bencana banjir kiriman dari hulu itu dari mana? Dari rusaknya ekosistem di hulu karena izin-izin yang diberikan dan tidak dipantau lebih lanjut. Mau berapa tahun lagi akan terus berlanjut?
Sudah saatnya refleksi dan mengkritisi hal yang benar-benar nyata terjadi. Agar kepala daerah yang lahir dari rakyat akan menjadikannya sebagai menu utama dalam pembangunannya.
Satu lagi yang patut digarisbawahi, apakah ada calon kepala daerah dalam misinya yang punya inovasi dalam peningkatan literasi masyarakat? Padahal, ini sangat penting mengubah pola pikir. Apakah hal ini untuk menutupi kepentingannya agak tidak tercium oleh masyarakat?
Selalu terbuai dalam pencitraan. Keminiman literasi kita membuat kita begitu mudah menikmati isu yang digoreng sedemikian rupa. Padahal, di dalamnya ada MSG atau gula yang menggerogoti fisik secara perlahan.
Ketidakpekaan terhadap isu lingkungan dalam pilkada ini rawan melahirkan ”The Slow Killer". )* Wartawan Radar Sampit di Kuala Kapuas
Editor : Gunawan.