Sertifikasi keberlanjutan industri kelapa sawit kembali menjadi sorotan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Nasional, WALHI Kalimantan Tengah, dan TuK INDONESIA menggelar aksi bertajuk “RSPO is Greenwashing!” di Jakarta, bertepatan dengan pelaksanaan Roundtable Meeting (RT) RSPO 2026,Rabu (4/11/2026).
Dalam aksi tersebut, ketiga organisasi lingkungan itu mempertanyakan kredibilitas Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai lembaga sertifikasi keberlanjutan sawit. Mereka menilai sertifikasi RSPO belum menjamin perusahaan anggotanya terbebas dari praktik pembakaran hutan dan lahan (karhutla), pelanggaran hak asasi manusia (HAM), maupun kerusakan ekologis.
Mereka menilai terdapat kontradiksi antara klaim keberlanjutan yang dibangun melalui sertifikasi dengan praktik sejumlah perusahaan anggota yang masih disorot karena persoalan lingkungan dan sosial.
Direktur Eksekutif TuK INDONESIA Linda Rosalina mengatakan, aksi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran publik, terutama pembeli (buyers), lembaga pembiayaan (financiers), pemilik merek (brands), hingga konsumen. Sebab, kepemilikan sertifikat tidak serta-merta menjamin suatu produk dihasilkan melalui praktik yang berkelanjutan.
”Aksi ini ditujukan untuk mendorong kesadaran publik, khususnya buyers, financiers, brands dan konsumen, bahwa sertifikasi bukanlah sebuah kepastian produk yang berkelanjutan,” ujar Linda.
Linda juga menyoroti penyelenggaraan RT RSPO 2026 yang berlangsung meriah di Jakarta. Menurut dia, kegiatan tersebut berlangsung ketika masyarakat di sejumlah wilayah masih harus menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap yang ditimbulkannya.
Baca Juga: Walhi Minta Perkara Karhutla Diproses Transparans. Jangan Tegas ke Peladang Lemah ke Korporasi
”RSPO bersama para anggotanya tidak semestinya berada di Jakarta. Justru seharusnya berada di lokasi karhutla. Memastikan api segera padam dan rakyat mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat,” tegasnya.
Dia meminta RSPO dan perusahaan anggotanya bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Desakan juga diarahkan kepada sektor keuangan. TuK INDONESIA meminta bank dan investor meninjau kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada perusahaan anggota RSPO. Lembaga keuangan juga didesak melakukan uji tuntas dan tidak lagi menjadikan kepemilikan sertifikat RSPO sebagai indikator tunggal bahwa suatu aktivitas ekonomi telah memenuhi prinsip keberlanjutan.
Sementara itu, perusahaan pemilik merek dan pembeli produk sawit diminta memastikan keterlacakan rantai pasok hingga tingkat perkebunan. Mereka juga didesak menghentikan pembelian dari pemasok yang terbukti terlibat dalam karhutla dan pelanggaran HAM, terutama jika tidak melakukan perbaikan.
Selain menghentikan pasokan, perusahaan terkait harus bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.
Sorotan terhadap anggota RSPO turut disampaikan WALHI melalui analisis yang memetakan belasan grup korporasi dan satu perusahaan yang terindikasi terkait karhutla. Indikasi tersebut didasarkan pada analisis titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen serta temuan lapangan.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Umi Ma’rufah mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan sertifikasi keberlanjutan berisiko menjadi instrumen greenwashing apabila label yang diberikan justru membantu perusahaan membangun citra ramah lingkungan tanpa menjamin pencegahan kerusakan maupun pemulihan dampaknya.
”Sertifikasi seharusnya tidak menjadi tameng bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban atas karhutla. Sebaliknya, perusahaan yang terbukti melanggar standar lingkungan harus dikenai sanksi yang tegas, termasuk evaluasi dan pencabutan sertifikasi apabila memenuhi dasar dan ketentuan yang berlaku,” tegas Umi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai juga meminta RSPO melakukan audit independen dan mengevaluasi seluruh perusahaan anggotanya. Terutama perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Dia menyebut, pelanggaran lingkungan oleh sejumlah anggota RSPO telah banyak ditemukan berdasarkan temuan lapangan. Kondisi tersebut, menurut dia, semakin menjadi perhatian dengan terjadinya karhutla sepanjang Juli hingga Oktober 2026.
”RSPO harus bisa melakukan audit independen dan mengevaluasi semua perusahaan anggota RSPO. Jangan sampai RSPO hanya menjadi topeng di balik masifnya kerusakan lingkungan di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Tengah,” katanya.
Janang mengingatkan, pembiaran terhadap dugaan kerusakan lingkungan oleh perusahaan bersertifikat dapat menjadi preseden buruk bagi penerapan prinsip keberlanjutan industri sawit.
“Konkretnya kami sampaikan WALHI dan TuK INDONESIA mendesak RSPO tidak hanya mengandalkan mekanisme sertifikasi, tetapi juga memastikan adanya pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban nyata dari perusahaan anggotanya,”tandasnya.(daq)
Editor : Agus Jaka Purnama