JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Setelah menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyidik kini memeriksa Bupati nonaktif Muara Enim, Edison, yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa terkait dugaan suap pengaturan temuan audit BPK.
Edison menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sejak Rabu (10/6) malam. Ia tampak mengenakan rompi tahanan saat dibawa penyidik untuk dimintai keterangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan suap yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap sejumlah pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.
“Benar, untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan tangkap tangan dugaan suap pengaturan temuan pemeriksaan BPK di Pemkab Muara Enim,” kata Budi, Kamis (11/6).
Menurut Budi, keterangan Edison dinilai penting karena kasus yang menyeret lima ASN BPK tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang lebih dulu dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di Muara Enim pada Senin (8/6).
Dalam perkembangan terbaru, KPK mengamankan lima ASN BPK yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait hasil audit terhadap sejumlah proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim.
“Untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Budi.
Ia menjelaskan, dugaan suap tersebut berkaitan dengan hasil temuan audit BPK terhadap pengadaan barang di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik adalah pengadaan Smart TV.
Saat ini, kelima ASN BPK yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
KPK memastikan penanganan kasus telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“Siang tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah,” tegas Budi.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyentuh proses pengawasan penggunaan anggaran daerah. Penyidik KPK kini fokus mengungkap aliran dana, pihak-pihak yang menerima keuntungan, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam dugaan praktik suap tersebut. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko