TARAKAN, Radarsamipt.jawapos.com - Sebagai upaya menindaklanjuti adanya fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) masuk ke lingkungan sekolah di Kota Tarakan, DPRD mengundang seluruh perwakilan sekolah untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan pada Kamis (8/1).
Pada pertemuan tersebut, kepala sekolah dan guru bimbingan konseling (BK) se-Kota Tarakan menumpahkan keluh kesah mereka terkait semakin maraknya perilaku menyimpang di kalangan siswa, mulai dari fenomena siswa laki-laki bergaya seperti perempuan hingga indikasi kuat jaringan LGBT yang mulai masuk ke sekolah-sekolah menengah.
Dalam RDP, Guru BKSMP Negeri 2 Tarakan Dian Anggraini menyampaikan, betapa sulitnya menghadapi realitas di lapangan. Ia memaparkan temuan yang mengejutkan terkait peredaran buku kartun yang disisipi konten dewasa. Selain itu ia tidak menampik sulitnya membimbing siswa laki-laki yang bergaya seperti perempuan.
"Kami sangat mengapresiasi RDP ini. Kami butuh payung regulasi dan langkah administrasi yang kuat untuk memproteksi sekolah. Jangan sampai guru-guru kita takut bertindak karena masalah hak asasi, padahal ini demi menyelamatkan masa depan anak-anak kita," jelasnya.
"Sebenarnya fenomena adanya siswa laki-laki bergaya seperti perempuan ini sudah ada sejak dulu. Tapi bedanya saat ini fenomena ini lebih parah. Bahkan tidak sedikit siswa kemayu ini menunjukkan kalau dia menyukai sesama jenis. Ini tidak bisa kita biarkan, karena sejatinya pendidikan harus memperbaiki karakter generasi muda," lanjutnya.
Baca Juga: Job Fair Sampit 2026 Buka Ratusan Lowongan Kerja
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino menerangkan, sejauh ini pihaknya menerima pengakuan berbagai perwakilan sekolah. Bahkan kata dia, ada salah satu SMP Negeri di Kota Tarakan yang dilaporkan isu terkait LGBT antara guru dan murid. Kendati demikian, ia menegaskan kasus itu sudah ditanggani dan siswa diberi terus diberi pendampingan oleh sekolah.
"Untuk sementara kita coba bagaimana menangganinya dulu dari sekolah masing-masing. Dalam hal ini kita meminta pihak keluarga untuk membantu memperbaiki karakter sang anak. Kalau nantinya upaya itu belum berbuah hasil baru kita membahas strategi lanjutannya. Kalau misalnya regulasi dimungkinkan maka kita akan menyusun bagaimana konsepnya," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Farid Mahliyannor