JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mengintensifkan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah provinsi di Sumatera.
Operasi distribusi dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara untuk menjangkau daerah terisolir.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, pemerintah mengerahkan segala sumber daya agar bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
”Kami telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak,” ujarnya.
Selain moda darat dan laut, sejumlah pesawat angkut besar dan helikopter dikerahkan untuk mempercepat jangkauan logistik.
Pemerintah menyebut, pesawat angkut strategis tipe A-400 (Airbus A-400M) telah digunakan untuk memindahkan sejumlah besar bantuan sementara lebih dari 50 helikopter milik TNI Polri dan BNPB juga dilibatkan untuk menyasar titik-titik yang sulit dijangkau.
Salah satu misi udara tercatat mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh di mana pesawat angkut A-400M dengan nomor ekor A-4001 tiba membawa puluhan ton bantuan.
Kedatangan pesawat ini dilaporkan membawa sekitar 24 ton barang kemanusiaan yang nantinya akan didata dan disalurkan melalui posko terpadu.
Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Nav Sudaryanto mengatakan, bantuan yang datang akan melalui prosedur pendataan di posko bersama BNPB sebelum didistribusikan ke titik-titik terdampak.
Sejumlah barang yang masuk, antara lain tenda, genset, perangkat komunikasi seperti Starlink, LCR, kompresor serta paket sembako dan alat medis yang akan disalurkan ke masyarakat.
”Dalam rangka Operasi Gulcana Sumatera, bantuan tersebut akan segera didata dan diarahkan ke lokasi terdampak,” ujarnya.
Pemerintah juga memperkuat komando penanganan bencana hingga tingkat provinsi dan kabupaten agar penyaluran logistik dan evakuasi berjalan lebih terkoordinasi.
Langkah ini mencakup sinergi lintas kementerian lembaga dan keterlibatan BUMN untuk pemulihan layanan public, seperti telekomunikasi dan distribusi BBM, sehingga aktivitas bantuan dan pemulihan infrastruktur dapat dipercepat. (*/ign)
Editor : Gunawan.