JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat koordinasi antar-institusi dan menggandeng dunia usaha.
Hal itu agar distribusi manfaat lebih tepat sasaran serta berkelanjutan.
Kadin Indonesia menyatakan keterlibatan swasta dalam program ini sudah nyata melalui pembangunan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau “dapur MBG” di berbagai daerah.
Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie memaparkan, kontribusi dunia usaha dalam bentuk pembangunan SPPG menunjukkan komitmen sektor swasta terhadap program nasional ini.
Saat ini tercatat sekitar 500 SPPG yang sudah berdiri dengan estimasi investasi sekitar Rp 1,5 miliar per dapur, sehingga total kontribusi swasta mencapai sekitar Rp 750 miliar tanpa melibatkan pembiayaan perbankan.
”Sudah sekitar 500 SPPG kita buat. 500 SPPG itu kira-kira misalnya Rp 1,5 miliar per dapur itu Rp 750 miliar daripada teman-teman yang ada di sini tanpa perbankan,” katanya.
Kadin menegaskan, setiap dapur mampu membuka peluang kerja lokal. Dengan asumsi sekitar 50 tenaga kerja per SPPG, 500 dapur yang sudah beroperasi diperkirakan menyerap sekitar 25.000 pekerja.
Selain itu, Kadin menargetkan pembangunan hingga 1.000 SPPG sebagai bagian kontribusinya terhadap target nasional yang lebih luas yakni puluhan ribu titik dapur MBG.
”Dan juga setiap dapur itu ada 50 yang bekerja. Artinya 50 x 500 itu 25 ribu. Sudah, dan kita cukup bangga dengan itu,” katanya.
Menurut Kadin dan beberapa kepala daerah, kehadiran SPPG juga mendorong pengembangan subsektor lokal.
Misalnya, penguatan produksi ayam petelur atau komoditas unggulan daerah, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pasokan antarwilayah dan memperkuat ketahanan pangan terutama saat gangguan distribusi.
Pembangunan ratusan SPPG oleh Kadin menunjukkan partisipasi sektor swasta yang signifikan dalam MBG namun capaian tersebut harus diimbangi penguatan tata kelola dan pengawasan mutu pangan oleh pemerintah pusat dan daerah. (*/ign)
Editor : Gunawan.