JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mempercepat pembangunan fasilitas layanan makanan bergizi bagi wilayah tertinggal terdepan dan terluar (3T).
Upaya itu diwujudkan lewat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disesuaikan secara teknis agar manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau komunitas paling terpencil.
Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Wahyu Widistyanta menjelaskan, persiapan SPPG untuk wilayah 3T memasuki tahap teknis di sejumlah daerah. Fokus utamanya menyiapkan dapur berstandar yang layak pakai.
”Kami menyiapkan SPPG khusus untuk daerah yang belum bisa dilayani oleh SPPG mandiri agar kelompok warga terisolir tetap kebagian layanan,” kata Wahyu.
Untuk menyesuaikan keterbatasan lokasi dan logistik, model SPPG untuk 3T dibuat lebih ringkas dibanding dapur reguler.
Bila dapur biasa sering memakai blueprint 20×20 meter, format khusus 3T dirancang sekitar 10×15 meter, namun tetap dirancang mampu melayani ribuan penerima bila diperlukan.
BGN mematok target nasional pembangunan ribuan titik percepatan agar cakupan MBG semakin luas.
Di tingkat provinsi, pembangunan juga menunjukkan kemajuan. Di Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menyatakan, pembangunan 126 dapur MBG untuk wilayah 3T terus berjalan dan diperkirakan sebagian besar mulai beroperasi pada pertengahan Desember 2025.
Dia juga menyoroti kendala perizinan higienis serta rencana penambahan laboratorium uji untuk mempercepat penerbitan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
”Pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen dan kami optimistis operasional bisa dimulai pertengahan Desember,” ujar Nyanyang.
Catatan perizinan memang menjadi perhatian. Di Kepri tercatat sebagian dapur telah mengantongi SLHS namun masih ada antrean pemeriksaan sampel sehingga pemerintah daerah mendorong penambahan fasilitas pengujian agar proses sertifikasi lebih cepat dan dapur yang belum lengkap syaratnya dapat segera beroperasi.
Menurut data provinsi, 34 dari 190 dapur di Kepri sudah memiliki SLHS sementara proses untuk sisanya terus dipercepat.
Percepatan serupa juga terjadi di Gorontalo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Ramdhan Pade melaporkan bahwa dari alokasi 22 dapur MBG sebagian besar sedang dikerjakan dan progresnya mencapai level puluhan persen.
”Kami terus menggenjot pembangunan agar masyarakat di wilayah terpencil segera menerima layanan MBG,” kata Ramdhan.
Faktor cuaca dan geografis menjadi tantangan sehingga koordinasi lintas kabupaten terus diperkuat supaya target penyelesaian Desember 2025 tercapai.
Di Gorontalo Utara, pembangunan di empat lokasi terpencil yakni Ponelo Kepulauan Dudepo Mutiara Laut dan Cempaka Putih berjalan sesuai rencana.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan setempat Ayuba Thalib menyatakan, bahan material sudah berada di lokasi, sehingga pengerjaan bisa dipercepat.
”Targetnya pertengahan Desember semua lokasi itu sudah selesai,” ujarnya.
Secara nasional, BGN menargetkan ribuan titik percepatan SPPG untuk memperluas akses gizi berkualitas bagi anak anak dan kelompok rentan di daerah 3T.
Upaya ini diharapkan mendukung pemerataan pembangunan sumber daya manusia hingga pelosok negeri, namun tetap memerlukan penguatan standar keamanan pangan serta percepatan perizinan agar distribusi MBG aman dan berkelanjutan. (*/ign)
Editor : Gunawan.