JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI HM Soeharto terus mendapat sambutan beragam dari berbagai elemen masyarakat.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menyambut positif penganugerahan tersebut dan mengajak publik mengambil pelajaran sejarah secara berimbang.
”Penganugerahan ini semestinya menjadi momentum untuk bersikap obyektif dan mengambil ibrah dari perjalanan bangsa,” ujarnya.
Dukungan pemerintah juga tersampaikan melalui pernyataan Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, penghormatan terhadap jasa para mantan presiden sebagai bagian dari fungsi negara dalam memberi pengakuan sejarah.
”Menurut kami apa salahnya bila mantan-mantan presiden mendapat penghormatan dari bangsa dan negara,” kata Prasetyo.
Dari kalangan partai dan tokoh publik ada pula penjelasan yang merespons dinamika pro dan kontra.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui wajar jika sebagian pihak menolak tetapi menekankan jasa pembangunan yang dicapai pada masa kepemimpinan Soeharto.
”Wajar bila ada perbedaan pendapat dalam negara demokrasi, namun jasa beliau dalam pembangunan tak bisa diabaikan begitu saja,” ujar Bahlil.
Tokoh agama dan perwakilan masyarakat juga memberi perspektifnya. KH Achmad Syamsul Askandar (Gus Aan) menyatakan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna sehingga penting melihat kontribusi sejarah secara utuh.
”Tidak ada pemimpin yang sempurna semuanya punya jasa dan khilaf, namun jasa besar kepada negara layak dihargai,” katanya.
Sementara itu, Ketua SMSI Way Kanan Yoni Aliestiadi menilai, berbagai proyek infrastruktur dan capaian ketahanan pangan pada era tersebut tetap menjadi warisan yang dirasakan hingga kini.
”Beliau layak dan pantas memperoleh gelar pahlawan nasional karena banyak warisan pembangunan yang dirasakan masyarakat saat ini,” kata Yoni. (*/ign)
Editor : Gunawan.