JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar (Purn.) H. Soeharto, sebagai bagian dari daftar sepuluh tokoh yang diumumkan saat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.
Istana menjelaskan, penetapan nama dilakukan berdasarkan penilaian terhadap sumbangan tokoh bersangkutan terhadap stabilitas nasional dan pembangunan yang berlangsung dalam skala panjang.
Presiden Prabowo menyatakan, hal itu sebagai bentuk penghormatan negara atas pengabdian yang dinilai berpengaruh bagi bangsa.
”Pemerintah memberikan penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap dedikasi panjang Soeharto dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun fondasi ekonomi yang kuat bagi Indonesia,” ujar Presiden.
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tjahja Fadli Zon menjelaskan, proses seleksi melibatkan penelitian berlapis dan verifikasi tim ahli, sehingga sejumlah nama dinilai memenuhi kriteria.
”Sebagaimana itu (usulan) dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain,” tegasnya.
Nama Soeharto pernah diajukan sebelumnya. Tercatat pengusulan pada 2011 dan 2015, sehingga pengusulan kali ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan hasil proses yang berkelanjutan.
Fadli Zon menyebut, pengajuan nama-nama tersebut sebagai bagian dari mekanisme yang telah berjalan.
Pihak istana dan pendukung keputusan menyoroti sejumlah catatan positif dari era kepemimpinan Soeharto, termasuk program pembangunan lima tahunan (REPELITA), capaian swasembada pangan, dan upaya pengentasan kemiskinan yang disebut-sebut memberi dampak jangka panjang pada infrastruktur dan ekonomi nasional.
Keputusan pemberian gelar kepada Soeharto memicu reaksi beragam. Kelompok hak asasi, aktivis pro-demokrasi, dan sebagian keluarga korban masa Orde Baru menyatakan keberatan dengan pengangkatan figur yang masa kepemimpinannya juga dikaitkan dengan pelanggaran HAM, korupsi, dan pelanggaran kebebasan sipil.
Pemerintah membalas kekhawatiran publik dengan penegasan bahwa tujuan penganugerahan bukan untuk menutup atau menghapus catatan sejarah negatif, melainkan memberi penghormatan pada jasa yang dinilai memenuhi kriteria pahlawan nasional berdasarkan kajian formal.
Namun, pengamat dan sejumlah aktivis memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi memicu perdebatan panjang soal penafsiran sejarah dan rekonsiliasi nasional. (*/ign)
Editor : Gunawan.