JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya strategis untuk pemerataan ekonomi yang lebih inklusif.
Melalui program pendampingan, perluasan akses pembiayaan, serta keterhubungan ke pasar yang lebih luas, diharapkan kapasitas usaha kecil meningkat sehingga memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional.
Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, menekankan pentingnya adopsi teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi pelaku usaha.
Menurut Arif, penggunaan alat dan teknologi yang sesuai bisa memangkas biaya dan menaikkan efisiensi produksi.
”Supaya UMKM mampu berproduksi secara massal perlu ada skala ekonomi yang terpenuhi dan salah satu jalan efektifnya adalah memanfaatkan alat berbasis teknologi tepat guna,” ujar Arif.
Arif juga memaparkan kolaborasi kementerian dengan pemerintah daerah untuk memperkuat keterhubungan UMK ke rantai pasok industri.
Pada 2025 Kementerian UMKM menjalankan program melalui pembiayaan DAK Nonfisik bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencakup pelatihan, pendampingan, dan inkubasi.
Program ini menyasar 4.649 peserta pelatihan dengan 198 tenaga pendamping dan menyediakan inkubasi bagi 75 tenant untuk memperluas akses pasar dan menambah kapasitas produksi.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas produk dan pemanfaatan teknologi digital sehingga rantai pasok lokal lebih tangguh dan ketergantungan pasokan dari luar daerah bisa berkurang.
Dari sektor swasta BUMN PT Pertamina (Persero) turut berperan aktif memfasilitasi kenaikan kelas UMKM.
VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyatakan bahwa program kolaboratif antar-unit bisnis dan Rumah BUMN membantu UMKM memperbaiki pemasaran dan kualitas produk sehingga mereka dapat menjadi agregator di komunitas masing-masing.
”Kami memperkuat kolaborasi lintas fungsi dan wilayah agar UMKM daerah bisa meningkatkan kualitas produk dan menjadi penggerak organisasi lokal untuk memperluas dampak ekonomi sosial,” kata Baron.
Baron menambahkan inisiatif Pertamina sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap Sustainable Development Goals terutama tujuan tentang pekerjaan layak dan inovasi infrastruktur serta relevan dengan target pemerintahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Dengan menggabungkan program bisnis dan program sosial perusahaan, Pertamina berharap solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berkelanjutan.
Melalui sinergi antara kebijakan publik dan program korporasi, para pelaku UMKM diharapkan memperoleh akses teknologi, modal, dan pasar yang lebih baik sehingga proses naik kelas menjadi lebih nyata dan berdampak luas bagi pemerataan ekonomi. (*/ign)
Editor : Gunawan.