Radarsampit.jawapos.com – Fenomena saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kosong hingga gagalnya pencairan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali mencuat.
Kondisi tersebut membuat ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kebingungan, karena bantuan tampak masuk, tetapi tidak bisa ditarik.
Permasalahan ini ternyata bukan sekadar error perbankan atau kendala administrasi. Investigasi menemukan bahwa hambatan pencairan berkaitan langsung dengan status desil pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Banyak KPM yang sejatinya masih layak menerima bantuan justru terhapus dari daftar karena sistem menempatkan mereka pada desil 6–10. Kategori ini dianggap sebagai kelompok mampu, sehingga bansos otomatis dihentikan.
Kabar baiknya, status tersebut bisa diperbaiki melalui pembaruan data.
Desil Tinggi, Bansos Tidak Cair
Desil merupakan sistem pengelompokan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menentukan kelayakan penerima bansos. KPM dengan desil rendah (1–4) dinilai paling berhak mendapatkan bantuan. Sementara desil 8–10 masuk kelompok rumah tangga mampu.
Sejumlah KPM yang sebenarnya masih memenuhi kriteria warga miskin tiba-tiba tercatat dalam desil tinggi akibat sejumlah faktor, seperti:
-
Kesalahan survei pendataan awal
-
Data ekonomi yang tidak terbarui
-
Perubahan kondisi sosial yang tidak tercatat pendamping
Ketika desil naik, sistem otomatis menghentikan penyaluran bansos. Karena itu, Kemensos mendorong KPM segera melakukan pemutakhiran data untuk mengembalikan hak bantuan.
Baca Juga: Pemerintah Perketat Pengawasan Dana Bansos dan Tutup Celah Perputaran Judi Online
Cara Menurunkan Desil
Proses koreksi data dilakukan melalui operator SIKS-NG di kantor kelurahan/desa atau melalui pendamping PKH. KPM wajib menyiapkan tiga dokumen utama berbasis foto dengan geotagging:
-
Foto KTP pemilik KKS
-
Foto Kartu Keluarga (KK) dengan data lengkap dan jelas
-
Foto kondisi rumah, tampak depan dan dalam, termasuk lantai, dinding, dan atap
Data ini menjadi indikator utama penentuan kelayakan dalam DTKS.
Data Harus Jujur
Kemenos mengingatkan, seluruh data yang disampaikan harus sesuai fakta. Sistem NIK kini terhubung dengan database kepemilikan aset, termasuk sertifikat tanah, bangunan, hingga data meteran PLN.
Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan pengajuan ditolak atau KPM dihapus dari DTKS.
Berapa Lama Perubahan Desil Diproses?
Pengajuan pemutakhiran tidak langsung diputuskan. Ada jadwal tutup buku DTKS yang harus diikuti:
-
Pengajuan sebelum tanggal 11: diproses dan masuk ke akun pendamping pada bulan berikutnya.
-
Pengajuan setelah tanggal 11: baru diproses dua bulan setelahnya.
Pendamping PKH kemudian akan melakukan survei lapangan dan wawancara maksimal dalam 30 hari. Jika lolos verifikasi, bansos biasanya kembali cair dalam 1–2 tahap berikutnya, atau sekitar 4–6 bulan.
Editor : Slamet Harmoko