JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan prioritas pemanfaatan produk dan peralatan buatan dalam negeri untuk memperkuat rantai nilai nasional dan menyokong pelaku usaha lokal.
Pernyataan ini muncul setelah sorotan publik terkait asal-usul beberapa peralatan MBG seperti food tray atau ompreng.
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa sejak program dimulai lembaganya sengaja menghindari penggunaan bahan baku dan peralatan impor.
”Memang benar kami tidak menggunakan bahan baku maupun peralatan impor untuk MBG,” kata Nanik ketika menjawab pertanyaan soal sumber produk yang dipakai program.
Pernyataan Nanik sekaligus menegaskan komitmen BGN pada standar produksi lokal dan kemandirian penyediaan perlengkapan MBG.
Menurut BGN sejumlah pabrik yang muncul sebagai pemasok peralatan MBG kini sudah berdiri di dalam negeri sehingga kebutuhan operasional dapat dipenuhi secara lokal.
Angka yang dilaporkan berbeda sedikit antar sumber namun berkisar di puluhan pabrik misalnya laporan menyebut sekitar 36 pabrik sedangkan catatan lain menyebut 38 pabrik food tray yang tumbuh berkat adanya program MBG.
Terkait isu food tray yang sempat dikaitkan dengan impor, Nanik menjelaskan bahwa sebagian barang serupa memang pernah masuk ke pasar Indonesia sebelum pelaksanaan MBG namun bukan dipesan khusus untuk program tersebut.
”Food tray itu tidak khusus untuk MBG karena juga dipakai institusi lain seperti sekolah kedinasan,” ujar Nanik.
BGN juga menyatakan sedang memastikan semua ompreng MBG memenuhi spesifikasi yang ditetapkan misalnya material stainless steel 304 untuk menjamin higiene dan keselamatan pangan.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pengawasan agar semua kebutuhan MBG berasal dari produksi dalam negeri.
”Sebagai pengawas BGN saya menegaskan tidak boleh ada barang impor baik bahan pangan maupun peralatan dapur MBG,” tegas Muhaimin.
Dia menambahkan, pada tahap kedua pemerintah akan lebih memprioritaskan UMKM dan koperasi lokal sebagai pemasok dapur MBG.
Kebijakan tanpa impor diharapkan tidak hanya mengamankan pasokan program MBG, tetapi juga memberi efek berganda pada perekonomian lokal dengan menciptakan permintaan bagi industri dalam negeri dan lapangan kerja. (*/ign)
Editor : Gunawan.