JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan komitmen nyata untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menaikkan alokasi anggaran program perumahan pada 2025.
Menurut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kebijakan anggaran itu dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola program.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dana tambahan diarahkan bukan sekadar untuk membangun unit fisik, tetapi juga untuk memperkuat mekanisme pengelolaan agar penggunaan anggaran lebih transparan dan efektif.
”Peningkatan anggaran ini tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada tata kelola, transparansi, dan efektivitas penyerapan dana publik,” ujar Ara.
Salah satu perubahan kuantitatif yang diumumkan adalah kenaikan target rumah subsidi menjadi 350.000 unit tahun depan dari 200.000 unit tahun ini, serta lonjakan target renovasi rumah dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit.
Kementerian juga menyebutkan penguatan pembiayaan melalui skema KUR Perumahan dan instrumen lainnya untuk mendukung implementasi.
Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat terus berjalan dan hingga awal November 2025, realisasinya mencapai 213.630 unit atau sekitar 61,03 persen dari kuota 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memberi apresiasi pada sinergi pemangku kepentingan yang mendorong penyaluran tersebut.
”Kami sangat mengapresiasi dukungan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari bank penyalur hingga pengembang, yang bekerja sama mendorong penyaluran FLPP,” kata Heru.
Selain FLPP, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan juga mulai dimanfaatkan oleh pelaku usaha.
Data Kementerian PKP menunjukkan hingga awal November 2025 ada 86 debitur yang telah mencairkan KUR Perumahan dengan total Rp182,94 miliar dan sektor kontraktor menjadi pemanfaat terbesar diikuti pengembang dan pelaku usaha bahan bangunan.
”Sektor kontraktor menjadi yang paling banyak mengakses KUR Perumahan, diikuti pengembang dan pelaku usaha bahan bangunan,” jelas Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.
Dampak ekonomi program ini tidak hanya bersifat sosial. Pembangunan rumah subsidi dan program renovasi diharapkan membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil terutama industri konstruksi serta rantai pasok bahan bangunan sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan daya beli masyarakat.
Pemerintah menegaskan target ambisius tersebut ditempuh dengan pengawasan ketat agar alokasi anggaran tidak sekadar menjadi angka di atas kertas melainkan hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat. (*/ign)
Editor : Gunawan.