JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menempatkan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan inklusif dengan mendorong integrasi layanan mulai dari akses pembiayaan hingga pemasaran digital.
Sampai Oktober 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat mencapai sekitar Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada sekitar 3,5 juta debitur, sehingga memberi ruang modal signifikan bagi sektor produksi di daerah.
Angka ini menunjukkan upaya pemerintah mengalirkan kredit ke sektor riil untuk memperkuat basis ekonomi lokal.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, fokus pemerintah tidak hanya pada ketersediaan modal, tetapi juga pembentukan ekosistem yang menopang keberlanjutan usaha.
”Kami ingin membangun ekosistem terintegrasi dari pembiayaan pelatihan hingga pemasaran melalui platform digital terpadu, sehingga pelaku UMKM lebih mudah mengakses seluruh layanan yang diperlukan,” ujar Ferry.
Catatan Kementerian menunjukkan penetrasi digital yang terus meningkat. Lebih dari 25 juta pelaku UMKM telah masuk ke ekosistem digital pada beberapa periode terakhir.
Langkah transformasi digital ini diharapkan memperbesar peluang pelaku mikro untuk menjual produk lebih luas dan meningkatkan produktivitas.
Ekonom senior Chatib Basri menilai, upaya memperkuat ekosistem UMKM tepat sasaran karena dapat mengalihkan pertumbuhan yang selama ini terkonsentrasi di kota besar menjadi lebih merata ke daerah-daerah.
”Ketika UMKM di daerah memperoleh akses modal pelatihan dan pasar yang lebih luas maka efeknya akan langsung terasa pada pemerataan ekonomi,” kata Chatib.
Dari sisi kontribusi makro, perhitungan terbaru menunjukkan UMKM menyumbang mayoritas PDB nasional di kisaran angka sekitar 61 persen dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional.
Pemerintah menargetkan meningkatkan peran UMKM dalam PDB dan mendorong penyerapan tenaga kerja melalui program peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan.
Upaya ini juga diarahkan agar UMKM semakin mampu mendorong pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.
Keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas pihak, yakni pemerintah pusat dan daerah dunia usaha lembaga keuangan serta institusi pelatihan.
”Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri; kolaborasi antara pemangku kepentingan diperlukan agar UMKM dapat tumbuh dan naik kelas,” kata Ferry. (*/ign)
Editor : Gunawan.