JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara untuk menilai capaian pemerintahan sekaligus memberi arahan pada menteri dan kepala lembaga mengenai program prioritas yang akan dilanjutkan pada 2026.
Dalam pertemuan itu, ia menegaskan target ketahanan pangan sebagai salah satu pilar kedaulatan nasional yang harus dipercepat.
Prabowo menyampaikan optimismenya atas kemampuan Indonesia mencapai kemandirian pangan.
”Saya yakin, paling lambat empat hingga lima tahun, kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” tegas Presiden.
Terkait itu, Inpres Nomor 2 Tahun 2025 sebagai landasan percepatan pembangunan serta pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung target tersebut.
Inpres ini mengarahkan percepatan pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai langkah prioritas nasional.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengawal pelaksanaan tahap awal dengan memberikan layanan irigasi pada lokasi program Optimasi Lahan (Oplah) yang dikelola Kementerian Pertanian seluas 280.880 hektare.
Dukungan tersebut untuk meningkatkan intensitas tanam, sehingga petani dapat memanfaatkan masa tanam kedua dan ketiga yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan air.
Selain memperbaiki jaringan irigasi permukaan, pemerintah memperluas solusi berbasis air tanah lewat program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) berteknologi pompanisasi.
Program JIAT menargetkan layanan seluas 225.775 hektare dengan alokasi anggaran sekitar Rp6,10 triliun.
Paket JIAT tahap yang direncanakan mencakup pembangunan 754 unit JIAT rehabilitasi 76 sumur dan pembangunan tiga embung untuk konservasi air.
Dampak program JIAT dapat dilihat pada praktik di lapangan seperti di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, di mana cakupan layanan irigasi meningkat dari 20 hektare menjadi 25 hektare dan petani yang semula hanya bergantung pada air hujan kini mampu panen hingga tiga kali setahun.
Deputi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin mengapresiasi sinergi antara petani dengan pemerintah.
”Untuk menjadi padi, menjadi beras, tentu sangat bergantung pada kerja keras para petani. Selain air, bibit, dan pupuk, di dalamnya ada keringat Bapak/Ibu semua yang membuat kami semua bisa menikmati makan,” ujarnya.
Program padat karya tunai lain yang digenjot Kementerian PUPR adalah Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Tahap I program ini tersebar di 8.000 lokasi dan sampai awal Oktober 2025 melaporkan progres fisik 54,98 persen dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 98.919 orang.
Tahap II direncanakan menambah 1.597 lokasi sehingga skala penyerapan tenaga kerja dan perbaikan jaringan akan bertambah. (*/ign)
Editor : Gunawan.