JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup tahun pertama masa jabatan dengan klaim pencapaian swasembada beras.
Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras Indonesia sepanjang Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton atau naik sekitar 12,62 persen dari tahun sebelumnya sehingga diperkirakan menghasilkan surplus sekitar 4–5 juta ton pada akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, angka surplus bersumber dari hitungan BPS, bukan klaim pribadi.
”Sampai akhir tahun, kata BPS, bukan kata saya. Kita akan surplus kira-kira 4 sampai 5 juta ton. Jadi boleh kita katakan, tahun ini Indonesia sudah bisa mengatakan swasembada pangan khusus untuk beras,” ujarnya.
Salah satu pilar percepatan produksi adalah fokus pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan.
Pemerintah menyiapkan kawasan Wanam di Kabupaten Merauke seluas sekitar 481 ribu hektare sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional untuk mempercepat pengembangan pangan dan energi.
Langkah ini dimaksudkan untuk menjadi lumbung pangan baru yang menopang ketersediaan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, percepatan target swasembada berlangsung atas arahan Presiden sehingga tenggat yang semula empat tahun dipersingkat bertahap hingga difokuskan menjadi satu tahun.
”Target awal Bapak Presiden kepada kami empat tahun. Setelah 21 hari menjadi tiga tahun, 45 hari kemudian menjadi satu tahun. Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, dua sampai tiga bulan ke depan Indonesia tidak impor lagi,” kata Amran.
Di lapangan, upaya ini didukung pelibatan masyarakat lokal dan pembentukan unit-unit kerja teknis, seperti Brigade Pangan yang berfungsi memberi pelatihan dan mendampingi petani setempat.
Penanggung jawab program swasembada di Papua Selatan Oeng Anwarudin, menegaskan prioritas keterlibatan Orang Asli Papua, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan komunitas lokal.
”Brigade pangan ada yang berasal dari masyarakat lokal. Orang Asli Papua harus menjadi prioritas untuk mendapatkan manfaat dari program ini,” ujarnya.
Dukungan di tingkat pemerintahan daerah terlihat dari Pemkab Merauke yang menyatakan kesiapan mendukung program nasional tersebut.
Bupati Merauke Yoseph B Gebze menegaskan komitmen daerah untuk mengimplementasikan kebijakan pusat dan menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan lokal. (*/ign)
Editor : Gunawan.