JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Menjelang genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka (Pragib), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera merampungkan langkah-langkah efisiensi anggaran agar belanja publik tetap terlaksana tanpa pemborosan birokrasi.
Pernyataan ini disampaikan Tito saat menanggapi kebijakan penyesuaian transfer fiskal dalam Rancangan APBN 2026.
Tito menegaskan, pemda harus memprioritaskan penghematan pada pos-pos nonprioritas seperti rapat-rapat dan perjalanan dinas sementara menjaga pos pelayanan publik.
”Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan, ini harus dikurangi,” ujarnya, saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Dia meminta kepala daerah agar tidak langsung bereaksi panik ketika melihat angka transfer ke daerah berubah, melainkan melakukan simulasi anggaran terlebih dahulu.
Mendukung arahan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan efisiensi APBN 2026 akan dilanjutkan namun dengan pendekatan berbeda.
Menurut Purbaya, fokusnya adalah memastikan setiap rupiah dibelanjakan tepat guna dan tidak menganggur atau disalahgunakan.
”Jadi, efisiensinya adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya tepat waktu dan nggak dikorup,” tegas Menkeu.
Dia menambahkan, efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran tetapi pengelolaan kas dan realokasi ke pos yang lebih produktif.
Kebijakan penghematan ini berakar dari instruksi presiden yang sebelumnya menargetkan penghematan besar pada APBN.
Pada implementasi awal, pemerintah menargetkan penghematan total sebesar sekitar Rp306,69 triliun yang terdiri dari pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan penyesuaian alokasi transfer ke daerah.
Tito menyebut, pemerintah pusat siap membuka ruang dukungan bagi daerah yang benar-benar terdampak setelah pemda melakukan simulasi penataan anggaran secara mandiri.
”Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan,” ujar Tito.
Imbauan Mendagri juga memuat pesan penguatan pengawasan tata kelola anggaran di daerah.
Tito mengingatkan aparat pengawas di daerah untuk memperketat pengawasan sejak perencanaan agar anggaran diarahkan pada output yang nyata dan terhindar dari praktik yang berisiko menimbulkan masalah hukum.
Langkah ini merupakan usaha menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, tidak terganggu meski ada penyesuaian alokasi. (*/ign)
Editor : Gunawan.