JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga manfaatnya sampai ke lapisan masyarakat di daerah terpencil.
Program ini telah menjangkau jutaan penerima sejak pelaksanaannya dan terus ditingkatkan melalui penambahan unit layanan gizi di berbagai provinsi.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian program kepada publik dan menegaskan target jangka pendek pemerintah.
”Saya menerima laporan bahwa sudah 20 juta anak sekolah anak belum sekolah ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan makanan bergizi setiap hari dan target kita sampai akhir tahun mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Terima kasih kepada Badan Gizi Nasional,” ucapnya saat memaparkan perkembangan MBG.
Sebagai bagian dari infrastruktur program, pemerintah menargetkan pendirian Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara masif.
Hingga laporan terakhir sebanyak 5.800 SPPG telah berdiri di 38 provinsi dan pemerintah menargetkan pembangunan hingga puluhan ribu dapur SPPG agar jangkauan layanan semakin luas.
Pemerintah juga menyatakan program ini telah membuka peluang kerja lokal dan menggerakkan rantai pasokan bahan pangan.
Dampak ekonomi program turut dicatat oleh pemerintah. Dalam laporan capaian disebutkan, MBG telah menyerap tenaga kerja di dapur-dapur penyedia makan dan menciptakan sekitar 290 ribu lapangan kerja baru serta melibatkan petani nelayan peternak dan pelaku UMKM dalam rantai pasokan pangan lokal.
Pernyataan ini juga menjadi bagian dari paparan resmi pemerintah tentang manfaat ekonomi program.
Dukungan legislatif datang dari DPR. Anggota Komisi IX Tubagus Haerul Jaman menyatakan, bahwa parlemen akan mengawal pelaksanaan MBG agar tujuan kesehatan dan pendidikan tercapai.
”Program ini bukan hanya soal pelayanan kesehatan, tetapi juga investasi bagi masa depan generasi kita. Komisi IX siap mengawal pelaksanaan MBG hingga ke daerah agar manfaatnya maksimal,” tegas Tubagus saat agenda sosialisasi program di Serang. Pernyataan Tubagus memberi sinyal dukungan politik terhadap pelaksanaan di lapangan.
Di tingkat provinsi Pemprov Banten mengambil langkah penguatan implementasi dengan mendirikan pusat informasi dan koordinasi yang ditempatkan di kantor gubernur untuk memantau pelaksanaan MBG di delapan kabupaten/kota.
Gubernur Andra Soni mengatakan, inisiatif ini dimaksudkan agar setiap kendala bisa segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
”Kita siapkan kantor pemantau sehingga pelaksanaan MBG dapat diawasi secara terpusat dan jika ada masalah dapat segera diperbaiki,” ujar Andra.
Pemprov juga menyebut sekitar 2,9 juta pelajar di Banten tercatat sebagai penerima manfaat MBG.
Pemerintah menekankan bahwa MBG bukan semata program sosial jangka pendek melainkan intervensi gizi yang berpotensi memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Oleh sebab itu, upaya mengawasi kualitas gizi higienitas serta kesinambungan suplai lokal menjadi fokus utama agar efek program berkelanjutan dan memberi manfaat kesehatan serta ekonomi bagi masyarakat desa. (*/ign)
Editor : Gunawan.