JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) dengan pendekatan berbasis pangan lokal.
Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, dipilih sebagai salah satu pilot project karena ketersediaan hasil laut dan produk pertanian yang potensial untuk memenuhi kebutuhan gizi sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi setempat.
Pemerintah menegaskan MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan upaya membangun rantai pasok lokal yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menekankan kekuatan komoditas daerah dalam menjamin keberhasilan program.
”Morotai adalah daerah surplus ikan, sumber protein berkualitas tinggi, yang bisa menjadi andalan gizi anak-anak sekolah,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus membuka peluang pemanfaatan produk setempat seperti sayur dan buah untuk melengkapi menu bergizi.
Untuk menegaskan kemandirian pasokan, peran koperasi lokal diidentifikasi krusial.
Mengenai jaringan distribusi pangan, lanjutnya, Koperasi Desa Merah Putih disiapkan sebagai salah satu outlet distribusi beras SPHP dan bahan pokok lain yang dapat mendukung pelaksanaan MBG.
”KopDes Merah Putih dapat menjadi pemasok beras SPHP, minyak, gula, dan pangan lainnya. Keberadaannya penting untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah,” kata Andriko.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, menyatakan MBG harus mengoptimalkan bahan pangan lokal agar manfaat program juga terasa pada mata pencaharian masyarakat setempat.
”Program ini sebaiknya tidak mengambil bahan pokok MBG dari luar daerah apabila tersedia di Morotai. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong petani, nelayan, peternak, dan mitra lokal,” ujarnya.
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Sitti Aida Adha Taridala, mengingatkan bahwa fokus MBG harus pada mutu dan kontinuitas menu.
”Keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga mutu dan keberlanjutan menu. Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dengan kombinasi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai panduan teknis,” tegasnya.
Selain itu, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan standar tersebut terlaksana di dapur-dapur MBG. (*/ign)
Editor : Gunawan.