JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan dapur dan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan ribuan porsi bermasalah yang menyebabkan gangguan kesehatan pada siswa.
Langkah itu mencakup penghentian sementara unit yang terkait, pengetatan standar keamanan pangan, serta pelibatan publik dalam perbaikan tata kelola.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mendesak agar BGN segera memberlakukan standar pengawasan yang lebih ketat bagi semua penyelenggara.
Menurut Asep, penerapan standar keamanan pangan wajib dilakukan untuk setiap penyedia, baik dapur umum maupun vendor lokal, guna melindungi siswa dari risiko kesehatan.
”Setiap penyedia makanan, baik itu dapur umum maupun vendor, harus mematuhi standar keamanan pangan yang ketat,” tegas Asep.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam kejadian bermasalah sambil melakukan evaluasi.
”Kami tentu saja mendengar tuntutan itu. Kami penuhi tuntutan itu untuk SPPG yang mengalami kejadian. Kami setop. Sambil dievaluasi,” ujar Dadan dalam konferensi pers.
Pernyataan resmi BGN juga menegaskan program MBG tetap berjalan di lokasi lain dengan pengawasan yang diperketat.
Sebagai bagian dari peningkatan mutu, BGN mendorong penggunaan sertifikasi keamanan pangan seperti HACCP pada unit penyedia dan memperkenalkan mekanisme uji mutu berkala.
Dadan menjelaskan, sebagian besar masalah muncul pada SPPG baru dan akibat pergantian pemasok bahan baku yang tidak disertai prosedur pemeriksaan ketat.
”Kita minta agar SPPG memulai dengan jumlah kecil agar pengawasan mutu dan distribusi bisa lebih terkontrol,” katanya.
BGN juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam upaya perbaikan. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan pentingnya masukan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyusun standar pelayanan yang sesuai regulasi dan kebutuhan riil di lapangan.
”Kami mengundang kontribusi aktif dari semua pihak agar standar pelayanan publik yang akan ditetapkan tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujar Khairul. (*/ign)
Editor : Gunawan.