JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menyatakan perbaikan ekonomi rakyat menjadi prioritas utama dalam merespons aspirasi publik yang terkumpul dalam gerakan 17+8.
Untuk mewujudkannya, kabinet menyiapkan rangkaian kebijakan mulai dari penguatan bantuan sosial dan program padat karya hingga dukungan intensif bagi UMKM dan program ketahanan pangan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan menegaskan komitmen agar pertumbuhan ekonomi terasa langsung oleh masyarakat luas, bukan sekadar angka statistik.
Pernyataan itu muncul saat pembahasan paket kebijakan yang menyasar penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan stabilitas pasokan pangan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa kebijakan harus berdampak nyata bagi rakyat.
”Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercatat dalam angka saja, tetapi juga harus nyata dalam bentuk lapangan kerja, pemerataan, dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Luhut.
Luhut menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi diukur dari sejauh mana orang biasa merasakan perbaikan hidup, yakni lewat pekerjaan dan distribusi manfaat pembangunan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan timnya untuk mengarahkan kebijakan fiskal agar target-target yang ditetapkan pemerintahan dapat dikejar.
”Saya 15 tahun di pasar (saham). Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” tegas Purbaya.
Penjelasan tambahannya menempatkan target pertumbuhan ambisius sebagai tantangan yang membutuhkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter serta stimulus yang terukur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
Dalam konferensi yang membahas strategi pemulihan, ia menyorot data kuartal kedua yang menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi dan indikator manufaktur yang mulai pulih.
Secara data, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 tercatat naik. Menurut Badan Pusat Statistik, PDB tumbuh 5,12% (yoy), sementara indikator aktivitas manufaktur (PMI) juga menunjukkan sinyal pemulihan dengan pembacaan di atas ambang ekspansi.
Untuk menjawab tuntutan 17+8, pemerintah menegaskan akan menempatkan beberapa titik prioritas, yakni percepatan penyaluran bansos yang tepat sasaran, penguatan jaringan perlindungan sosial, percepatan investasi padat karya, serta deregulasi terukur untuk mendongkrak aktivitas manufaktur dan UMKM.
Di tingkat pelaksanaan, langkah yang diutamakan mencakup percepatan penyaluran bansos dan program padat karya, paket insentif untuk usaha kecil/menengah, serta program pangan dan gizi yang menyentuh keluarga berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga berjanji memperluas jalur komunikasi publik agar mekanisme umpan balik dan koreksi kebijakan berjalan transparan. (*/ign)
Editor : Gunawan.