JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mempertegas komitmen menjalankan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBN 2026.
Hal itu merupakan upaya menekan pemborosan dan memastikan setiap belanja negara lebih berdampak bagi masyarakat.
Dalam rancangan awal, postur APBN 2026 menempatkan belanja negara pada angka Rp3.786,5 triliun sementara target pendapatan negara dipatok sekitar Rp3.147,7 triliun.
Defisit dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari PDB. Angka itu disusun dengan prinsip kehati-hatian dan prioritas belanja produktif.
Efisiensi disebut tidak semata memangkas angka, melainkan merapikan prioritas belanja agar anggaran lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Kemudian, mengurangi tumpang tindih program antar-kementerian/lembaga serta mengalihkan belanja yang kurang produktif menuju program yang memberi nilai tambah nyata bagi rakyat dan dunia usaha.
”Pemerintah yang saya pimpin berjanji akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” ujar Presiden Prabowo saat memaparkan Nota Keuangan dan RUU APBN 2026.
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik arah efisiensi tersebut dengan syarat agar kebijakan tetap menjamin keberlanjutan sektor riil.
”Mengalihkan belanja yang rawan pemborosan ke program-program produktif yang menyentuh langsung kepentingan rakyat diharapkan dapat memperkuat kualitas belanja negara sekaligus menjaga kepercayaan publik,” kata Shinta.
Jika dilaksanakan konsisten, efisiensi yang diarahkan pada belanja produktif berpotensi memperkuat daya saing, menarik investasi, dan memacu penciptaan lapangan kerja. (*/ign)
Editor : Gunawan.