JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Gelombang demonstrasi besar-besaran di Nepal yang berujung pada jatuhnya korban, pembakaran fasilitas negara, dan pengunduran diri Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menjadi peringatan keras bagi negara lain, termasuk Indonesia, tentang pentingnya menjaga stabilitas politik serta merespons aspirasi publik secara bijak.
Direktur Haidar Alwi Institut Sandri Rumanama menilai peristiwa di Nepal layak dijadikan pelajaran.
Meski kondisi politik dan sosial di Indonesia relatif lebih stabil, Sandri mengingatkan agar kewaspadaan dan langkah antisipatif tetap menjadi prioritas.
”Kita perlu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Nepal. Sebagai negara demokrasi dengan tantangan ekonomi serupa, kita harus bersinergi dan menjaga persatuan di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Sandri.
Menurut Sandri, aparat negara dan pemerintah wajib mempertahankan kesiapsiagaan sehingga potensi gesekan sosial tidak berkembang menjadi krisis terbuka.
”Pemerintah perlu menunjukkan kesatuan langkah, dan aparat keamanan harus selalu siap menghadapi kemungkinan gejolak,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta melihat kerusuhan Nepal sebagai cermin penting bagi pejabat publik.
Dia menyebut, kemarahan massa dapat tersulut oleh kebijakan sensitif, sehingga menimbulkan reaksi yang masif.
”Kemarahan publik bisa mendorong perubahan besar,” kata Sukamta.
Sukamta juga menegaskan pentingnya kehati-hatian bagi penyelenggara negara dalam berkomunikasi dan menepati janji-janji publik.
”Pejabat harus berhati-hati dalam tutur kata dan tindakan. Komitmen yang diucapkan mesti diikuti dengan tindakan nyata. Transparansi data dan anggaran harus dijaga,” ujarnya.
Peran generasi muda mendapat sorotan khusus. Sukamta mengamati bahwa gelombang demonstrasi di Nepal banyak digerakkan oleh kaum muda, generasi yang besar di era digital, cepat menyerap informasi, serta peka terhadap isu-isu seperti pendidikan, lapangan kerja, lingkungan, dan korupsi.
”Generasi Z menuntut kejelasan dan keaslian. Mereka tidak menerima basa-basi. Mereka ingin bukti dan ruang untuk didengar,” tambahnya.
Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) menyerukan dialog sebagai jalan utama untuk menyelesaikan perbedaan.
Sekretaris AP-KI Kaimuddin mengimbau generasi muda dan semua elemen bangsa menahan diri demi menjaga ruang publik.
”Mari kita jaga ruang publik bersama, merawat solidaritas, dan utamakan kemanusiaan di atas kepentingan lain demi masa depan Indonesia yang damai dan bermartabat,” katanya. (*/ign)
Editor : Gunawan.