JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Dalam situasi keamanan yang tak stabil belakangan ini, TNI dan Polri menegaskan komitmen kerja bersama sebagai jaminan ketertiban publik.
Langkah koordinatif itu diperkuat setelah Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri pada 30 Agustus untuk membahas penanganan massa dan ancaman anarkis.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa keamanan tidak bisa hanya menjadi urusan aparat.
Ia menyerukan partisipasi aktif warga menjadi ”mata dan telinga” lingkungan.
Melaporkan kegiatan mencurigakan ke Bhabinkamtibmas atau kepolisian setempat, serta menolak provokasi yang berpotensi memicu kericuhan.
Menurut Dedi, patroli gabungan dan langkah persuasif sedang digencarkan untuk meredam ketegangan sambil tetap menjunjung prinsip profesionalisme dan HAM.
”Keamanan efektif tercipta ketika negara bertindak tegas, namun masyarakat juga bergerak bersama. Laporkan, lindungi lingkungan, jangan terpancing ujaran kebencian,” tegas Wakapolri.
Pernyataan itu sekaligus mengingatkan publik agar menahan diri dan mempercayakan penegakan hukum kepada aparat.
Di sisi lain, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan, TNI berada dalam posisi solid dan siap mendukung tugas Polri bila situasi menuntut intervensi bersama.
Dia menepis anggapan adanya skenario darurat militer dan menegaskan bahwa peran TNI bersifat pendukung, sementara Polri tetap menjadi ujung tombak penanganan keamanan sipil di lapangan.
”Polri berada di garis depan. TNI hadir untuk memastikan dukungan bila diperlukan. Kami taat konstitusi dan tak akan mengambil alih kewenangan,” kata Tandyo.
Praktik di lapangan menunjukkan bentuk sinergi itu. Patroli gabungan skala besar sampai ke tingkat RT/RW, penyebaran imbauan persuasif, serta upaya memetakan titik rawan. (*/ign)
Editor : Gunawan.