JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Rencana unjuk rasa bertajuk ”Indonesia Cemas” pada 29 Agustus 2025 memicu kekhawatiran soal potensi anarkis dan manipulasi politik.
Pemerintah meminta massa, khususnya generasi muda, agar menyalurkan aspirasi secara tertib.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai sebagian tuntutan mahasiswa telah dimasukkan ke dalam kebijakan publik dan RAPBN 2026.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, mengimbau agar aksi berlangsung damai dan tidak berujung pada perusakan atau kekerasan.
Menpora menegaskan hak menyampaikan pendapat di negara demokratis namun meminta agar peserta mematuhi aturan demi keamanan bersama.
”Sampaikan aspirasi sebanyak-banyaknya, tetapi jangan sampai berujung anarkis,” kata Dito usai mengikuti rapat di Senayan.
Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa demonstrasi yang tidak terstruktur berisiko dimanfaatkan aktor politik.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, memperingatkan agar pemerintah dan elite politik waspada terhadap eskalasi yang dapat melebar.
Menurutnya, penyelesaian lewat ruang dialog dan kanal resmi lebih efektif daripada konfrontasi di jalan.
Pengamat dari Mimbar Peradaban Indonesia, Andi Muslimin, menyorot partisipasi pelajar STM yang, menurutnya, sering ikut demonstrasi tanpa pemahaman isu penuh sehingga gerakan mudah kehilangan substansi dan rawan disusupi.
”Sering kali mereka ikut tanpa pemahaman penuh. Itu membuka celah ditunggangi pihak tertentu,” ujar Andi.
Sementara itu, sebagian tuntutan dinilai sudah masuk dalam kebijakan publik. Sejumlah isu yang diangkat massa tercatat telah mendapat respons, seperti postur RAPBN 2026 memuat target-target ekonomi dan penataan anggaran yang disebut pemerintah bermuatan mendorong pertumbuhan serta mengurangi kemiskinan.
Menteri Keuangan Sri Mulyan mengatakan, APBN 2026 didesain untuk mendorong pertumbuhan, menekan kemiskinan, mendukung transformasi ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas.
”APBN tetap kuat meskipun program pembangunan semakin besar,” katanya.
Adapun kritik atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga mencuat, pemerintah menyebut MBG sebagai upaya memperbaiki gizi anak dan memperluas akses.
Dalam pelaksanaannya telah menjangkau jutaan penerima dan membuka peluang ekonomi pada sektor terkait. (*/ign)
Editor : Gunawan.