JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat melalui operasi pasar skala besar demi menstabilkan stok dan menahan lonjakan harga beras nasional.
Kebijakan ini ditempuh sebagai respons atas fluktuasi harga beras yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Amran menjelaskan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persediaan beras hingga Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton.
Dengan ketersediaan itu, pemerintah dapat langsung menyalurkan 1,3 juta ton melalui program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) serta 365 ribu ton lewat bantuan sosial.
”Stok yang melimpah memungkinkan kita melakukan operasi pasar besar-besaran. Pada akhir tahun nanti, kita targetkan sisa stok minimal 2,5–3 juta ton agar ketahanan pangan tetap aman,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lebih jauh, Amran menyebutkan bahwa pemerintah juga memperkuat upaya penambahan pasokan lewat ekstensifikasi dan intensifikasi lahan di wilayah strategis seperti Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
”Kami cetak sawah baru dan membenahi irigasi untuk meningkatkan produktivitas. Ini strategi jangka panjang agar ketersediaan beras tetap terjaga,” terangnya.
Selain menjamin kecukupan pasokan, pemerintah meningkatkan pengawasan distribusi untuk mencegah praktik curang, termasuk peredaran beras oplosan yang diklaim sebagai beras medium atau premium.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek, ditemukan 212 produk yang melanggar standar—dengan kadar patah (broken) hingga 50 persen, jauh di atas batas 15 persen untuk beras premium dan 25 persen untuk beras medium.
”Semua temuan itu telah kami laporkan ke aparat penegak hukum. Polri dan Kejaksaan Agung juga mengonfirmasi hasil serupa,” ujar Amran. (*/ign)
Editor : Gunawan.