JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya menggulirkan inisiatif strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan mendirikan Sekolah Rakyat.
Program berasrama dan gratis ini digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Tanah Papua.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nabire dan Mimika.
Kedua lokasi tersebut dipilih karena keamanannya relatif terjamin dan potensinya tinggi sebagai pilot project.
”Sekolah Rakyat akan menampung anak-anak yang kesulitan membeli biaya pendidikan, khususnya mereka dari daerah terpencil, sehingga hak belajar mereka tetap terpenuhi,” ujar Meki di Timika.
Koordinasi tengah berlangsung dengan Kementerian Sosial untuk memastikan kebutuhan infrastruktur, asrama, dan fasilitas pendukung terpenuhi.
Meki menegaskan komitmen jangka panjang Pemprov Papua Tengah dalam menyediakan pendidikan berkualitas tanpa biaya bagi seluruh warganya.
Di ujung barat pulau, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan urgensi kesiapan lahan di enam kabupaten/kota—Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, dan Kota Sorong—sebagai pendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
”Sekolah ini dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, jadi kami meminta mereka segera menyiapkan lahan agar anak-anak di wilayah ini tidak lagi terputus sekolah,” jelas Elisa di Sorong.
Elisa menambahkan, beberapa kepala daerah telah melaporkan kesiapan lahan secara lisan, dan segera akan menyampaikan dokumen resmi ke provinsi sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Papua bagian tengah dan barat daya merupakan bagian dari strategi nasional untuk pemerataan pendidikan dan pemutusan siklus kemiskinan antargenerasi.
Program ini tidak hanya menangani persoalan angka putus sekolah secara jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi pembangunan SDM Papua yang lebih berdaya saing.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan pusat, Sekolah Rakyat diharapkan segera terwujud dan menjadi model pendidikan inklusif di Papua, menegaskan bahwa negara hadir bagi semua warganya. (*/ign)
Editor : Gunawan.