JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Maraknya peredaran beras oplosan mengancam upaya pemerintah mencapai swasembada pangan nasional.
Operasi pengoplosan—mencampur beras kualitas rendah ke dalam kemasan premium—terungkap di beberapa gudang di Jawa Tengah dan Jabodetabek, merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap distribusi beras nasional.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Suharto, mendesak aparat penegak hukum segera menindak pelaku beras oplosan.
”Ketika pemerintah bekerja keras mempertahankan ketahanan pangan, praktik curang seperti ini harus diproses hukum tanpa kompromi,” ujarnya.
Senada, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penyelidikan tuntas agar masyarakat terlindungi dari produk palsu yang merugikan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkap hasil investigasi Satgas Pangan yang mencatat 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu—dari berat kemasan, komposisi, hingga label.
”Beras oplosan sudah merambah rak supermarket, dijual seharga premium tapi menipu kualitas,” tegas Andi Amran.
Praktik ini mengganggu target swasembada 2026 dengan menciptakan distorsi harga dan kelangkaan lokal.
Pemerintah pun diharapkan memperketat pengawasan distribusi, mempercepat penegakan hukum, dan melibatkan masyarakat serta pelaku usaha dalam menjaga integritas rantai pasok beras demi kemandirian pangan yang berkelanjutan. (*/ign)
Editor : Gunawan.