JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Forum Purnawirawan TNI menuai penolakan tegas dari kalangan legislatif.
Langkah tersebut dinilai tidak berdasar dan justru mengancam stabilitas politik nasional.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengimbau agar seluruh pihak menahan diri dan tidak terprovokasi oleh wacana yang berpotensi memecah belah.
Menurutnya, hasil pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang wajib dihormati.
”Hormati suara rakyat. Hasil pemilu harus jadi landasan utama. Jika ada keberatan, salurkan lewat mekanisme hukum, bukan isu pemakzulan tanpa dasar,” tegas Habiburokhman di Kompleks Parlemen.
Ia mengingatkan bahwa dalam kerangka demokrasi, pencopotan presiden atau wakil presiden hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan konstitusional.
Mengusung narasi pemakzulan tanpa pijakan hukum justru akan mengganggu kelancaran pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
”Jangan sibuk memproduksi kegaduhan politik. Saatnya fokus bekerja nyata demi kepentingan bangsa, bukan merancang wacana yang memecah persatuan,” tambahnya.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada pimpinan DPR dan MPR, mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran.
Surat itu telah diterima Sekretariat Jenderal parlemen sejak awal Juni, namun hingga kini belum ditindaklanjuti.
Menjelang periode transisi pemerintahan, terjaganya stabilitas politik menjadi kunci agar program pembangunan nasional berjalan lancar.
Dengan menolak provokasi dan menjaga kedewasaan berdemokrasi, masyarakat diharapkan mendukung proses kenegaraan yang sehat dan sesuai aturan main. (*/ign)
Editor : Gunawan.