Program Apotek Desa Perluas Akses Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil

Gunawan. • Dipublikasikan Senin, 2 Juni 2025 | 15:35 WIB
Ilustrasi apotek.
Ilustrasi apotek.

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus mendorong pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok Nusantara melalui program Apotek Desa.

Inisiatif ini bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses fasilitas kesehatan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberadaan apotek pada tiap desa akan membantu mengatasi tantangan keterjangkauan obat dan layanan medis di wilayah terpencil.

”Di setiap desa akan tersedia apotek yang menyediakan obat dengan harga terjangkau bagi warga desa,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pada kondisi saat ini, 10.000 puskesmas saja belum memadai untuk menjangkau seluruh penjuru Tanah Air.

Oleh karena itu, selain mengoptimalkan puskesmas, Kementerian Kesehatan akan segera menurunkan klinik dan apotek desa ke 85.000 desa—dengan memanfaatkan 66.000 puskesmas pembantu (pustu) dan poskesdes yang sudah ada.

”Tidak cukup hanya 10.000 puskesmas di kecamatan untuk mencakup seluruh Indonesia, berdasarkan pengalaman penanganan Covid-19. Nanti akan hadir klinik dan apotek desa,” kata Budi.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Kementerian Kesehatan akan menempatkan perawat dan bidan ke desa-desa, sekaligus memberikan pelatihan tambahan agar kualitas layanan tetap terjaga.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP-IAI) Noffendri Roestam menyambut positif program Apotek Desa.

Ia menekankan bahwa tidak diperlukan regulasi baru, melainkan cukup mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang sudah ada.

”Menkes menegaskan tidak perlu dibuat regulasi baru, cukup mengoptimalkan sarana yang sudah ada. Ada 54.000 sarana kesehatan, baik puskesmas, pustu, maupun posyandu, yang dapat diintegrasikan untuk mendukung program apotek desa/kelurahan,” ujar Noffendri di Jakarta.

Program Apotek Desa sendiri diatur dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Setiap apotek akan dikelola oleh tenaga teknis kefarmasian yang terlatih dan akan terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta puskesmas setempat.

Dengan demikian, layanan tidak hanya menyediakan obat generik dan obat bebas terbatas, tetapi juga memperkuat edukasi kesehatan bagi masyarakat desa.

Keberadaan apotek desa diharapkan dapat mempercepat distribusi obat, meningkatkan kualitas pengawasan keamanan obat, dan memudahkan masyarakat desa mendapatkan informasi seputar kesehatan tanpa harus menempuh jarak jauh ke kota.

Program ini sekaligus menjadi landasan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di tingkat desa, selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional berkelanjutan. (*)

Editor : Gunawan.
pelayanan kesehatan apotek Presiden Prabowo desa