JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Republik Indonesia semakin meningkatkan langkah-langkah tegas dalam memberantas praktik penyelundupan yang merugikan negara.
Melalui koordinasi lintas instansi, intensitas operasi di laut dan darat terus diperkuat untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas ekonomi nasional.
Fokus utama operasi mencakup wilayah perbatasan, pelabuhan tikus, jalur perdagangan laut ilegal, serta titik-titik rawan sepanjang garis pantai dan koridor darat lintas negara.
Sinergi antara TNI AL, Bakamla, Bea Cukai, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya menjadikan pengawasan kini berjalan secara sistematis dan berlapis.
Di wilayah perairan, patroli laut ditingkatkan dengan pengoperasian kapal patroli modern yang dilengkapi sistem navigasi terkini serta alat pemantau canggih.
Upaya ini bertujuan mendeteksi dan menghentikan kapal-kapal mencurigakan yang berusaha menyelundupkan barang baik masuk maupun keluar wilayah Indonesia.
Selain itu, pengawasan udara melalui drone pengintai semakin diperluas dengan dukungan Badan Keamanan Laut (Bakamla), sehingga deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di Zona Ekonomi Eksklusif maupun perairan dekat pulau-pulau terluar makin efektif.
Dalam konteks perbatasan maritim, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kalimantan Utara sepakat mempererat kerja sama keamanan laut dengan Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, Malaysia.
“Inisiatif ini sangat penting untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal,” ujar Komisaris Besar Polisi Tidar, Wulung Dahono, Direktur Polairud Polda Kaltara.
Menurut Wulung Dahono, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkokoh koordinasi antarpenegak hukum maritim.
Dengan kolaborasi lebih erat, tantangan keamanan laut diyakini dapat diatasi secara lebih efektif dan komprehensif.
Di darat, aparat gabungan memperketat pengawasan di pintu masuk perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang langsung berbatasan dengan negara tetangga.
Pemerintah juga memperkuat sistem intelijen dan pelacakan logistik guna mengungkap jaringan distribusi barang ilegal yang masuk melalui rute penyelundupan.
Syarif Hidayat, Direktur Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai, mengungkapkan bahwa sepanjang lima bulan pertama tahun 2025, Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 6,4 ton narkotika di wilayah Indonesia.
“Pada tahun 2025, kami telah mencegah masuknya 6,4 ton narkotika—jumlah yang sangat luar biasa besar,” ungkap Syarif Hidayat.
Untuk mendukung efektivitas operasi di laut dan darat ini, pemerintah daerah juga dilibatkan secara aktif.
Salah satunya melalui penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyelundupan dan konsekuensi hukumnya.
Pendekatan ini diharapkan menciptakan efek jera bagi pelaku sekaligus mendorong kesadaran warga untuk peduli terhadap kedaulatan dan keamanan negara.
Dengan kerja sama lintas sektor yang makin diperkuat, pemerintah menargetkan penurunan signifikan angka penyelundupan di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memperkokoh stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. (*)
Editor : Gunawan.