JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah kembali menunjukkan prestasi gemilang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hingga akhir April 2025, setoran kas negara tumbuh hampir Rp300 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu, sehingga defisit bergeser menjadi surplus sebesar Rp4,3 triliun.
Hasil ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang efisien dan berpihak pada masyarakat benar-benar dijalankan.
Menurut data dari Kementerian Keuangan, total penerimaan negara mencapai Rp 810,5 triliun atau 27% dari target APBN 2025, sementara belanja negara yang terjaga di level Rp 806,2 triliun memperlihatkan upaya efisiensi tanpa mengurangi pelayanan publik.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, strategi kehati-hatian fiskal berhasil menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus memberi ruang anggaran untuk prioritas rakyat.
”Pada bulan April terjadi pembalikan dari yang tadinya tiga bulan defisit, posisi akhir April APBN kita surplus sebesar Rp4,3 triliun,” tegas Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Dia menambahkan, lonjakan penerimaan ini didorong oleh perbaikan kinerja perpajakan, meski sempat tertekan pada awal tahun.
”Kita mampu menanggulangi tantangan restitusi dan penyesuaian teknis, lalu membalikkan keadaan hanya dalam satu bulan,” katanya.
Secara rinci, penerimaan pajak telah menembus Rp 557,1 triliun—setara 25,4% dari pagu—sementara cukai dan kepabeanan menyumbang sekitar Rp100 triliun.
Sinergi antara penerimaan dan pengeluaran yang seimbang menciptakan APBN yang fleksibel, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan publik secara lebih tepat sasaran.
Dukungan penuh datang pula dari legislatif. Ketua DPR, Puan Maharani, memberi apresiasi atas kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan.
”DPR menyambut baik upaya pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan uang rakyat demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Menurut Puan, capaian surplus ini tidak hanya mencerminkan indikator makro, tapi juga bukti bahwa anggaran telah menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Dengan keberhasilan ini, pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen bersama untuk membangun tata kelola keuangan negara yang sehat, adil, dan menyejahterakan rakyat.
Momentum surplus APBN membuktikan bahwa anggaran negara dapat dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat luas. (*)
Editor : Gunawan.