JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Sebagai bagian dari upaya memerangi kemiskinan ekstrem, pemerintah berkomitmen mendirikan 200 Sekolah Rakyat yang ditargetkan rampung pada tahun 2025.
Inisiatif ini bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga berpenghasilan rendah di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pendanaan program telah dianggarkan secara khusus dan siap didistribusikan bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota.
”Fokus kami adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, agar dampak sosialnya terasa nyata,” ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi mitra teknis dalam pembangunan fisik sekolah.
Menurut Menteri PUPR, Dody Hanggodo, lokasi prioritas meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung.
Semua bangunan akan menerapkan standar tahan gempa untuk menjamin keselamatan siswa dan guru.
”Dengan landasan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, kami memastikan konstruksi tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan sesuai standar kelayakan,” jelas Dody.
Lebih jauh lagi, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa jangkauan program tidak terbatas pada Pulau Jawa dan Sumatra—melainkan merata hingga Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dengan dunia akademik.
”Universitas Brawijaya Malang dan UNESA telah siap membantu merancang kurikulum serta menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten,” kata Syaifullah.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menciptakan fondasi pendidikan yang inklusif sekaligus mendorong pemutusan siklus kemiskinan sejak dini.
Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat luas.
Mari kita dukung bersama demi mewujudkan pendidikan sebagai jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih cerah. (*)
Editor : Gunawan.