JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Dalam upaya mengurangi beban keuangan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan dana yang lebih efisien, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pelaksanaan efisiensi anggaran pada tahun 2025.
Kebijakan ini diumumkan setelah proses penutupan buku APBN di Kementerian Keuangan pada akhir 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN difokuskan pada manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat perekonomian nasional.
Efisiensi anggaran ini mencakup pengurangan pos-pos pengeluaran yang dianggap kurang prioritas, seperti biaya perjalanan dinas, pemeliharaan rutin, serta kegiatan seremonial, rapat, dan seminar yang tidak memberikan dampak signifikan.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, ditargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun yang nantinya akan dialokasikan ulang.
Dana yang dihemat ini diharapkan dapat mendukung program-program produktif, termasuk pembangunan infrastruktur, inisiatif Makan Bergizi Gratis, peningkatan swasembada pangan, dan perbaikan layanan di sektor kesehatan.
Realokasi ini juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru serta mendorong hilirisasi industri.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran merupakan strategi untuk memprioritaskan program-program vital bagi masyarakat.
Menurutnya, penghematan tersebut bukan berarti dana hilang, melainkan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, sejalan dengan upaya Presiden Prabowo menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas penyelewengan.
Sementara itu, Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Jakarta, mengungkapkan bahwa langkah efisiensi ini merupakan fondasi penting untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik, sehingga memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap pengeluaran negara benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat, sambil terus memantau pelaksanaannya agar target-target strategis dapat tercapai. (*)
Editor : Gunawan.