JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus menggalang peran UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengimbau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar turut serta melalui kemitraan strategis, termasuk dalam pembentukan dapur bersama.
Menurut Maman, skema kerja sama ini tidak hanya membuka peluang bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam produksi makanan, tetapi juga memungkinkan mereka merasakan dampak positif langsung terhadap pengembangan usaha.
Ia menekankan bahwa UMKM memiliki peran penting di seluruh rantai pasok MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi.
Keterlibatan mereka dalam rantai pasok pangan nasional diyakini akan memperkuat posisi ekonomi UMKM, sekaligus membuka peluang baru yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat.
Maman optimis bahwa melalui kolaborasi yang terintegrasi, sektor pangan yang dikelola UMKM akan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
Ia juga mencatat bahwa masukan dari berbagai pihak mendorong perlunya pelibatan UMKM lokal secara lebih intensif dalam pelaksanaan MBG.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional telah menyusun berbagai mekanisme pelaksanaan program, termasuk uji coba yang melibatkan UMKM di berbagai daerah. Maman menjelaskan bahwa kebutuhan akan bahan pokok—seperti beras, sayuran, dan daging—akan didorong untuk dipenuhi oleh produsen lokal.
”Kami telah berkoordinasi dengan kepala daerah agar UMKM di setiap wilayah dapat terlibat dalam penyediaan bahan bagi dapur MBG,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara dapur MBG dan UMKM pangan sebagai pemasok utama.
Rina menilai langkah ini sangat krusial untuk menjamin tersedianya bahan pangan segar dan berkualitas, yang sangat diperlukan oleh anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
”Melibatkan UMKM pangan lokal akan membuat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan lebih efektif,” katanya.
Dalam upaya memperkuat infrastruktur gizi nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG di berbagai daerah pada tahun 2025.
Pendirian dapur-dapur tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan permintaan terhadap produk pangan lokal, tetapi juga membantu mengurangi beban biaya transportasi bagi petani dan produsen.
Rina menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya mengutamakan pasokan dari dalam negeri dan melarang impor, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan UMKM. (*)
Editor : Gunawan.