JAKARTA, radarsampit.jawapos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan pemda untuk mulai melakukan efisiensi anggaran nonprioritas pada 2025. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tito mengatakan, pihaknya akan terus me-review APBD 2025 milik daerah. Sesuai hasil rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, alokasi perjalanan dinas akan dikurangi separo. Bukan hanya di kementerian/lembaga, melainkan juga pemda.
”Saya juga sudah meminta Dirjen keuangan daerah. Nanti kita pelototi anggaran- anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien,” ujarnya dalam rapat koordinasi keuangan daerah dan penyerahan APBD Award di Grand Sahid Jakarta kemarin (18/12).
Selain perjalanan dinas, pemangkasan menyentuh kegiatan seremonial nonsubstansi. Program penanganan tengkes, misalnya, tidak boleh lagi jika separo anggaran habis untuk rapat koordinasi.
”Tolonglah mindset-nya berubah karena kasihan rakyat,” imbuhnya. Anggaran hasil efisiensi tersebut akan dipindah ke kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Selain efisiensi, dalam rakor, Mendagri menekankan pentingnya daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, masih banyak daerah yang menggantungkan pendapatan pada dana transfer dari pusat.
Terbukti, dari Rp 1.300–1.400 triliun dana yang beredar di daerah, sekitar Rp 900 triliun di antaranya berasal dari dana transfer pusat. ”PAD hanya sekitar Rp 400 triliun atau Rp 300 triliun,” kata Tito.
Untuk menaikkan PAD, lanjut dia, kepala daerah dituntut kreatif. Salah satu instrumen yang didorong Tito adalah pemanfaatan BUMD.
Dia menilai mayoritas BUMD tidak prospek karena dikelola secara tidak profesional. Misalnya, menempatkan orang dekat tanpa kompetensi. (far/c19/oni)
Editor : Slamet Harmoko