SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memproyeksikan dana belanja tidak terduga (BTT), yang tersedia saat ini cukup mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan hingga November 2026.
"Kalau hitung-hitungan kami cukup sampai November, atau satu bulan ke depan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kotim Imam Subekti di Sampit, Kalteng, Rabu (28/10/2026).
Imam menjelaskan total anggaran BTT yang dialokasikan untuk penanganan bencana pada 2026 mencapai Rp22 miliar, terdiri atas anggaran awal Rp5 miliar dari APBD Kotim, tambahan Rp15 miliar dari pemerintah pusat, serta tambahan Rp2 miliar melalui APBD Perubahan Kotim.
Baca Juga: Hujan Lebat Guyur Kotim, Pemadaman Karhutla Terbantu, Operasi Modifikasi Cuaca Berlanjut
Saat ini, anggaran tersebut difokuskan mendukung penanganan karhutla dan kekeringan yang masih berlangsung seiring penetapan Status Tanggap Darurat di Kotim sejak 30 Juli 2026.
Pencairan dana BTT tersebut dilakukan bertahap. Dari alokasi awal Rp5 miliar, BPBD telah mengajukan pencairan dalam dua tahap. Tahap pertama berlaku pada 30 Juli hingga 26 Agustus dan tahap kedua pada 27 Agustus hingga 15 September.
Dari penggunaan anggaran pada kedua tahap tersebut, masih terdapat sisa sekitar Rp1 miliar yang menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
"Kami berharap silpa dari pencairan tahap pertama dan kedua itu bisa digunakan kembali. Itu yang sedang kami usulkan, mudah-mudahan disetujui," ujarnya.
Baca Juga: Lukisan Gua Tertua di Sulawesi Terancam Musnah Akibat Kebakaran Hutan
Dilanjutkan dengan pencairan tambahan BTT dari pemerintah pusat yang totalnya Rp15 miliar. Untuk tahap ketiga diajukan pencairan Rp9,1 miliar untuk periode 16-30 September. Sedangkan, untuk tahap empat diajukan Rp5,8 miliar mencakup periode 1-30 Oktober 2026.
"Untuk yang Rp5,8 miliar ini masih dalam proses di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), mudah-mudahan segera dapat dicairkan," sambung Imam.
Ia mengatakan dari pencairan tahap ketiga sebesar Rp9,1 miliar, pertanggungjawaban penggunaan anggaran atau surat pertanggungjawaban (SPJ) telah mencapai sekitar 71 persen.
Sisa anggaran diperkirakan masih sekitar Rp3 miliar, tetapi belum dapat dikategorikan sebagai silpa karena proses administrasi masih berjalan.
Baca Juga: Dari Semangat Sumpah Pemuda, Halikinnor Ajak Generasi Muda Selamatkan Kotim dari Karhutla
Dana BTT tersebut digunakan untuk mendukung operasional petugas dan pemenuhan sarana serta prasarana penanganan bencana.
Penggunaan anggaran antara lain untuk pembayaran insentif, penyediaan makanan dan minuman bagi petugas di posko maupun personel di lapangan, serta pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Selain kebutuhan operasional, anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan pemadaman dan penyaluran air, seperti alkon atau mesin pompa air, selang, tangki air profil, nozzle, serta sambungan selang.
Ketersediaan sarana menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemadaman kebakaran dan distribusi air bersih, terutama ketika kondisi cuaca kering masih berpotensi memicu kebakaran lahan sekaligus mengganggu pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
Baca Juga: Porprov Kalteng 2026 Makin Dekat, Kotim Siap Pertahankan Takhta Juara Umum
Meski diperkirakan mencukupi hingga November, BPBD Kotim tetap mencermati kemungkinan kebutuhan anggaran tambahan apabila terjadi bencana lain menjelang akhir tahun, termasuk banjir saat memasuki musim hujan.
Imam menyebutkan sesuai arahan Bupati Kotim, pihaknya akan melakukan perhitungan berdasarkan perkembangan situasi dan kebutuhan penanganan di lapangan sebelum mengajukan tambahan anggaran.
"Yang jelas, kita manfaatkan yang sudah ada dulu, kita optimalkan, baru nanti kita akan melapor," ucapnya.
Ia menambahkan penggunaan BTT dilaporkan kepada gubernur sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Apabila diperlukan tambahan anggaran, BPBD kabupaten akan mengajukan melalui pemerintah provinsi untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. (ant)
Editor : Farid Mahliyannor