SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Sopir minibus yang menabrak Bundaran 0 Kilometer atau Bundaran Polres di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), bersedia menanggung biaya perbaikan pembatas dan tanaman yang rusak akibat kecelakaan tersebut. Perbaikan dijadwalkan mulai dikerjakan Jumat besok (23/10).
Kesepakatan itu dicapai setelah mediasi yang difasilitasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim.
Dalam mediasi tersebut, sopir dipertemukan dengan pihak yang sebelumnya mengerjakan bundaran untuk membahas pemulihan bagian yang mengalami kerusakan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase SDABMBKPRKP Kotim, Suhardiono, mengatakan sopir bersedia membiayai perbaikan agar kondisi bundaran kembali seperti semula.
“Sudah ada kesepakatan bahwa sopir akan membiayai perbaikan bundaran, mulai dari pembatas hingga tanaman yang rusak akibat insiden tersebut,” ujarnya, Kamis (22/10).
Suhardiono menjelaskan, pengerjaan perbaikan akan dilakukan oleh pihak yang sebelumnya menangani bundaran. Langkah tersebut diambil agar hasil perbaikan tetap sesuai dengan bentuk dan kondisi bundaran sebelum mengalami kerusakan.
“Besok pagi perbaikan mulai direalisasikan,” ucapnya.
Ia menambahkan, apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan aset milik daerah, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotim untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan.
Sebelumnya, sebuah minibus menabrak pembatas Bundaran 0 Kilometer Sampit pada Kamis (22/10) sekitar pukul 04.00 WIB. Saat kejadian, kabut asap tebal menyelimuti wilayah Sampit dan diduga mengganggu jarak pandang pengemudi.
Benturan tersebut membuat mobil naik ke area taman bundaran. Bagian depan kendaraan mengalami kerusakan parah, sementara pembatas dan sejumlah tanaman di area bundaran turut rusak.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, biaya pemulihan kerusakan bundaran akan ditanggung oleh sopir, sehingga perbaikan dapat dilakukan tanpa mengandalkan anggaran pemeliharaan pemerintah daerah. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko