SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Aspirasi seorang pelajar soal sulitnya akses transportasi dari Mentaya Seberang ke Kota Sampit langsung mendapat respons Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor.
Dalam lomba menulis Surat untuk Bupati Kotim yang digelar Surat Kabar Harian Radar Sampit dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Senin (25/5/2026), Halikinnor menjanjikan langkah nyata berupa penambahan layanan transportasi khusus pelajar.
Aspirasi tersebut disampaikan Maharani Ayu, pelajar SMPN 1 Sampit, melalui surat yang dibacakan langsung di hadapan Bupati dan ratusan pelajar SMP maupun SMA sederajat di halaman Kantor Radar Sampit.
Dalam suratnya, Maharani berharap pemerintah dapat membangun jembatan penghubung antara Kota Sampit dan Mentaya Seberang.
Selama ini, pelajar yang tinggal di wilayah seberang sungai harus berpacu dengan waktu agar bisa pulang sebelum pukul 17.00 WIB karena layanan feri penyeberangan tidak lagi beroperasi setelah jam tersebut.
Menanggapi keluhan itu, Halikinnor langsung menyatakan akan memerintahkan Dinas Perhubungan Kotim mengkaji solusi jangka pendek, baik melalui penambahan armada penyeberangan khusus pelajar maupun memperpanjang jam operasional layanan yang sudah ada.
“Sebagai langkah nyata dan jangka pendek pemerintah daerah, apakah nanti ditambah satu kelotok atau jam operasionalnya diperpanjang untuk melayani adik-adik pelajar,” kata Halikinnor.
Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan meriah dari ratusan pelajar yang hadir dalam kegiatan tersebut. Halikinnor menyebut realisasi solusi transportasi itu berpeluang dilaksanakan setelah pembahasan APBD Perubahan.
Menurutnya, pemerintah daerah berupaya mencari langkah paling realistis agar persoalan akses pelajar dari Mentaya Seberang segera teratasi.
Sementara itu, terkait usulan pembangunan jembatan penghubung Mentaya Seberang-Sampit, Halikinnor mengakui proyek tersebut membutuhkan anggaran sangat besar, diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
Nilai investasi itu dinilai jauh di luar kemampuan keuangan daerah sehingga realisasi pembangunan jembatan lebih memungkinkan apabila mendapat dukungan pemerintah pusat.
“Kalau jembatan, anggarannya sekitar Rp1,2 triliun. Itu sangat sulit jika mengandalkan APBD kabupaten, sehingga harapannya dari pemerintah pusat,” ujarnya. (ang)
Editor : Slamet Harmoko