SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus memperkuat pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (18/5/2026).
Wakil Bupati Kotim, Irawati, hadir mewakili Bupati Kotim dalam pembahasan terkait pengawasan akselerasi peningkatan kemandirian fiskal daerah untuk penyusunan laporan eksekutif daerah Semester I Tahun 2026.
Baca Juga: Wakil Bupati Kotim Ajak Warga Jaga Kebersihan Drainase
“Alhamdulillah, saya menghadiri pertemuan bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mewakili Bapak Bupati Kotim,” ujarnya.
Menurut Irawati, koordinasi dengan BPKP menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip good governance.
Ia menjelaskan, penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu fokus utama karena berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.
Baca Juga: UMKM di Kotim Terjepit di Era Digital
“Pertemuan ini membahas pengawasan akselerasi peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam rangka penyusunan laporan eksekutif daerah Semester I Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta efektivitas pengawasan keuangan daerah.
Baca Juga: DPRD Kotim Desak Perusahaan Sawit Prioritaskan Plasma Warga Desa Kapuk
Menurut Irawati, pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga melalui koordinasi dan sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Kotim dapat terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ktr-2/fm)
Editor : Farid Mahliyannor