SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemutakhiran data sosial ekonomi melalui penerbitan Surat Edaran Bupati Kotim Nomor: 500.10.18/208/SDA, SETDA/2026 tentang dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan ground check (GC) data pelanggan PLN dan GC Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap II.
Bupati Kotim Halikinnor menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya integrasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Melalui kegiatan ground check ini, kita ingin memastikan bahwa data yang dimiliki benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehinga program pembangunan dan bantuan sosial bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga: Dua Budak Sabu Baamang Diciduk Polisi di Lokasi Berbeda
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan GC data pelanggan PLN bertujuan untuk memperbaiki dan memutakhirkan data pelanggan listrik agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Sementara itu, GC PBI Tahap II difokuskan pada verifikasi lapangan terhadap peserta BPJS PBI nonaktif, guna mematsikan keberadaan, domisili, serta kondisi sosial ekonomi terkini penerima bantuan.
Pelaksanaan GC pelanggan PLN dijadwalkan berlangsung mulai Maret hingga Agustus 2026, sedangkan GC PBI Tahap II dilaksanakan pada April 2026.
Untuk kegiatan GC pelanggan PLN, petugas yang diterjunkan adalah petugas baca meter atau billman, sementara GC PBI Tahap II melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI. Seluruh petugas tersebut telah mendapatkan pembekalan melalui pelatihan yang difasilitasi oleh BPS Kotim.
Baca Juga: Karyawan Toko Ritel di Nanga Bulik Tilap Uang Perusahaan
Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa agar turut mendukung pelaksanan kegiatan tersebut di wilayah masing-masing. Dukungan tersebut meliputi oemberian informasi, fasilitasi di lapangan, serta koordinasi dengan petugas terkait.
Selain itu, masyarakat Kotim juga dii mbau untuk berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan ini. Halikinnor meminta warga untuk menerima kedatangan petugas, memberikan informasi yang benar dan jujur, serta tidak ragu berpartisipasi karena data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir. Data jni nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan, khususnya di bidang ketenagalistrikan dan perlindungan sosial,” pungkasnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor