SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun melontarkan kritik keras atas kelangkaan elpiji subsidi 3 kilogram yang kembali terjadi di Kecamatan Baamang dan MB Ketapang.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar gangguan distribusi biasa, melainkan masalah serius yang menyangkut hak dasar masyarakat kecil.
Menurut Rimbun, setiap menjelang Ramadan dan Idulfitri, persoalan elpiji 3 kg selalu berulang, stok kosong di pangkalan, antrean panjang, hingga dugaan kekurangan isi tabung.
Kondisi itu dinilai mencederai rasa keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada gas subsidi.
“Ini bukan cerita baru. Dari dulu elpiji 3 kg selalu ada trouble, entah langka, entah kurang isinya. Jangan sampai masyarakat kecil terus jadi korban permainan distribusi,” kata Rimbun, Senin (23/2/2026).
Ia meminta aparat penegak hukum, baik Polda Kalteng maupun Polres Kotim bertindak profesional dan tegas jika ditemukan praktik penimbunan, pengalihan distribusi, atau penyimpangan lainnya.
Menurutnya, subsidi adalah uang negara yang diperuntukkan bagi rakyat kecil, bukan untuk dimanfaatkan segelintir oknum. “Kalau ada yang bermain, tindak. Jangan tebang pilih. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Rimbun juga mendesak PT. Pertamina Patra Niaga untuk terbuka kepada publik. Ia meminta penjelasan gamblang apakah kelangkaan terjadi karena kuota yang kurang, distribusi yang tidak merata, atau lemahnya pengawasan di tingkat agen dan pangkalan.
“Pertamina jangan hanya bilang stok aman. Di lapangan masyarakat antre dan pulang dengan tangan kosong. Ini harus dijelaskan secara transparan,” katanya.
Ia menegaskan, elpiji 3 kg adalah kebutuhan pokok rumah tangga miskin dan pelaku UMKM. Ketika distribusi terganggu, dampaknya langsung terasa pada dapur rakyat.
“Kami meminta pemerintah daerah tidak setengah hati mengawasi jalur distribusi elpiji, mulai dari agen hingga pangkalan,” pintanya. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor