SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Persoalan gangguan jaringan listrik di Kecamatan Pulau Hanaut yang terjadi selama bertahun-tahun akhirnya akan segera teratasi.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan membangun empat unit tower jaringan listrik baru yang membentang dari Bagendang ke Pulau Lepeh dan ke Pulau Hanaut.
Perluasan jaringan listrik di jalur baru ini akan dikerjakan oleh PT PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Palangka Raya untuk memotong jarak dan mengurangi kerentanan gangguan jaringan listrik yang selama ini tertutup hutan dan sulit diakses.
"Pembangunan tower baru ditarget PLN selesai di pertengahan tahun 2026. Ini solusi yang terbaik untuk menormalkan suplai listrik dengan begitu jaringan lama dari Seranau yang selama ini tertutup hutan dan sulit diakses tidak lagi digunakan," kata Fahrujiansyah, Camat Pulau Hanaut.
Fahrujiansyah mengatakan selama ini masyarakat Kecamatan Pulau Hanaut kerap kali mengeluhkan gangguan listrik padam. Pemadaman bisa terjadi berhari-hari hingga berminggu-minggu dan sering mengalami spaning penurunan tegangan listrik yang dapat merusak peralatan elektronik.
“Saat listrik padam kadang sampai 21 hari. Petugas PLN kesulitan mencari titik kerusakan, apalagi kalau ada angin kencang dan pohon tumbang. Karena, jaringannya melintasi hutan dari Seranau yang sulit diakses sehingga proses perbaikan listrik cukup lama,” jelasnya.
Dalam banyak kasus, petugas baru menemukan titik gangguan setelah berhari-hari pencarian. Kondisi ini makin diperburuk oleh voltase yang kerap turun hingga 160–165 volt, membuat AC tak benar-benar bekerja dan kulkas sering mati mendadak.
"Jaringan lama ini jaraknya 40 kilometer dari Seranau, dulu memang ada akses jalan, tetapi karena tertutup hutan jalan sudah tidak digunakan warga," ujarnya.
"Karena itu, tower baru dari Bagendang, Pulau Lepeh dan Desa Hanaut diproyeksikan menjadi solusi yang lebih stabil dan bentangannya juga tidak terlalu jauh. Kedepannya, jaringan listrik bisa diperluas hingga Desa Hantipan, Mendawai, sampai Katingan,” tambahnya.
Selain proyek penguatan jaringan listrik, Kecamatan Pulau Hanaut juga mengajukan permohonan agar wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik bisa segera mendapatkan akses. Di antaranya Dusun Andi Londo, Dusun Gerombol, Desa Bantian, dan Handil Mawar.
“Pulau Hanaut ini sudah terisolasi dibatasi Sungai Mentaya, warga harus menyeberang menggunakan kapal ferry untuk bisa menuju Pulau Hanaut. Dari 14 desa di Pulau Hanaut, masih ada beberapa dusun yang belum teraliri listrik PLN," ujarnya.
Terpisah, Asisten Manajer Perencanaan PLN UP3 Pangkalan Bun Aris Aprianto menjelaskan, gangguan pasokan listrik di wilayah tersebut banyak dipicu oleh sulitnya pembersihan jalur konduktor dari pohon dan tanaman sekitar.
Akses darat di sepanjang jaringan 20 kV sejauh 40 kilometer yang dahulu dapat dilalui menembus Seranau, kini sepenuhnya tertutup hutan dan vegetasi lebat sehingga tidak lagi digunakan warga.
"Medan yang berat membuat proses penanganan gangguan memakan waktu lebih lama. Ketidakstabilan tegangan ini terjadi karena jalur aliran listrik sulit dibersihkan, dan sangat rentan terganggunya pohon, binatang, maupun faktor lainnya,” ujar Aris Aprianto.
Dalam hal ini, PLN telah menyiapkan rencana besar agar Pulau Hanaut tidak lagi bergantung pada pasokan dari Kecamatan Seranau, melalui Gardu Induk Sampit yang selama ini melintas di kawasan hutan.
Penguatan pasokan akan dilakukan dengan membangun konfigurasi jaringan baru yang bersumber dari Gardu Induk di Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara.
Namun, tantangan signifikan muncul karena jaringan harus menutupi sungai dengan lebar jauh melebihi standar umum pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
“Kalau lebarnya hanya sekitar 100 meter, itu masih bisa kami tangani.Tetapi sungai menuju Kecamatan Pulau Hanaut ini sangat lebar dan tidak ada jembatan, sehingga menjadi kendala tersendiri,” terangnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN merencanakan pembangunan empat unit tower dengan bentangan kabel kurang lebih 1.400 meter.
"Saat ini sedang proses pembangunan pondasi. Tahap berikutnya adalah pembangunan struktur tower dan penarikan kabel SUTM 20 kV," ujarnya.
Menurutnya secara teknis, pembangunan tower telah dinyatakan sesuai tata ruang oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Namun secara regulasi, seluruh izin wajib diproses melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi atau Online Single Submission (OSS) di PLN pusat.
“Perizinannya sudah lama kami ajukan melalui PLN Pusat untuk diproses lewat OSS. Prosesnya masih berjalan. Kami berharap ada diskresi atau surat pendukung dari Pemda agar proyek ini tetap bisa berjalan sambil menunggu izin final,” jelasnya.
Dalam rapat terakhir bersama Pemkab Kotim, disampaikan bahwa kemungkinan penerbitan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan percepatan pembangunan, meski proses perizinan pusat tetap harus ditempuh.
“Rekomendasi daerah sangat penting agar progress tower dapat kami lanjutkan. Tower dan kabel sudah lengkap berada di Bagendang, kami hanya menunggu legalitas perizinan,” ucap Aris.
Ia memastikan bahwa kontraktor yang bekerja sama dengan PLN berkomitmen menyelesaikan pembangunan tower dan penarikan kabel dalam waktu tiga bulan setelah izin terbit.
“Begitu izin keluar, pembangunan tower hingga penarikan kabel dapat kami selesaikan dalam kurang lebih tiga bulan,” pungkasnya. (hgn)
Editor : Slamet Harmoko